Bobong, Maluku Utara- Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Pulau Taliabu dihadapan Penyidik Ditreskrimsus Polda Malut mengaku menerima suap dari mantan Bendahara Kas Daerah (Benkasda), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) inisial ATK sebesar Rp 20 juta.
Hal itu diungkapkan para Kades kepada Haliyora usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Malut di Kantor Polsek Taliabu Barat, Rabu (23/02/2022).
Mereka mengatakan, pada tahun 2020 lalu, Bendahara Daerah inisial ATK melakukan rapat bersama dengan puluhan kades se-Kabupaten Talibau di aula kantor Bupati. Usai rapat, ATK membagi-bagikan uang kepada para Kades yang diduga sebagai uang suap. Masing-masing Kades dikasih uang sebesar Rp 20 juta.
“ATK bilang uang itu sisa anggaran perjalanan dinas pada saat keberangkatan kegiatan ke jakarta tahun 2017 lalu. Uang tersebut diberikan oleh ATK tanpa kami minta. Selesai rapat ATK langsung paksa kami terima uang masing-masing Rp 20 juta dan menandatangani kwitansi. Kwitansi itu hanya tertulis nilai uang 20 juta tanpa ada tulisan lain lagi. Kwintansi yang kami tandatangani itu langsung diambil ATK, kami tidak diberikan potongannya. Kalau ditotalkan uang itu sebesar Rp1,4 miliar lebih, karena Kades yang terima uang itu sebanyak 71 orang,” beber beberapa kepala desa yang enggan disebut namanya.
Mereka mengaku sudah menanyakan kepada ATK tentang sumber uang dan untuk apa uang sebanyak itu. “Tapi ATK hanya bilang, itu kelebihan uang perjalanan dinas tahun 2017,” terang mereka.
Terkait pengakuan para kades tersebut, Haliyora mencoba mengkonfirmasi kepada penyidik Ditreskrim Polda Malut, namun penyidik belum mau memberikan penjelasan dengan alasan masih tahap pemeriksaan.
Sementara, ATK (mantan Bendahara Keuangan Daerah) pun belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini ditayangkan. (Ham-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!