Tidore, Maluku Utara- Salah satu pulau yang sangat terkenal terutama bagi masyarakat Maluku Utara adalah Pulau Mare.
Pulau kecil ini terletak di antara Pulau Moti dan Pulau Tidore, serta Pulau Ternate. Pulau ini hanya terdapat dua desa yakni Desa Mare Gam dan Mare Kofo yang secara adminstrasi masuk wilayah Kota Tidore Kepulauan (Tikep).
Meski keberadaanya sangat dekat dengan Pulau Tidore yang merupakan pusat pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, namun pembangunan dua desa pulau Mare bisa dikatakan ketinggalan jauh dari desa dan kelurahan lain di wilayah Tikep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Betapa tidak, masyarakat di dua desa yang berdiam di Pulau Mare seperti berada dalam keterbatasan akses pembangunan dalam himpitan dua wilayah kota tertua di Maluku Utara, yakni Tidore dan Ternate yang mengalami perkembangan kemajuan pembangunan sangat signifikan.
Disebut tertinggal, karena jangankan pembangunan infrastruktur, jaringan lampu listrik pun belum masuk, padahal jarak antara Pulau Mare dan Pulau Tidore hanya ditempuh dengan transportasi laut yang diperkirakan kurang dari setengah jam.
Salah satu aktifis HMI asal Desa Mare Gam bernama Hatta kepada Haliyora lewat telpon pada Senin (14/02/2022), mengatakan, pada tahun 2018 pihak PLN membangun sebuah bangunan di Desa Mare Gam.
“Di depan bangunan dipasang papan nama yang tertulis ‘PT PLN (Persero) UIW MMJ UP3 Ternate, ULP Soasio Kantor Pelayanan Pulau Mare’ namun tidak ada mesin listrik. Hanya dipasang tiang-tiang jaringan dari Desa Mare Gam ke Mare Kofo, tapi sekarang sebagian tiang mulai putus, bahkan dinding gedungnya sudah terlihat mulai retak sana-sini,” terangnya.
Sementara ini, sambung Hatta, Dana Desa digunakan untuk membeli mesin listrik (genset) untuk dipakai di masing-masing desa, tapi kapasitasnya juga sangat terbatas. Hanya bisa dioperasikan sekitar enam jam saja.
“Artinya, kami masyarakat di dua desa dalam Pulau Mare belum menikmati listrik secara maksimal, padahal dalam Peraturan Menteri ESDM No.38 tahun 2016 disebutkan, Kementerian ESDM akan fokus pada pembangunan listrik di 2.500 desa yang tidak ada listrik sama sekali untuk mencapai pemerataan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Olehnya, kami minta kepada Pemerintah dan DPRD Tikep serta Pemprov dan Deprov Malut sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat agar mendatangkan mesin listrik di pulau Mare melalui PT PLN,” ujarnya.
Sebab, sambung Hatta, tanpa adanya listrik maka pelayanan pendidikan, pelaksanaan administrasi di kantor desa, pelayanan kesehatan di Polindes juga tidak maksimal. “Pastinya pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal,” pungkasnya. (Unu-1)
