Instruksi Bupati Halsel Soal Mutasi TKI Belum Ditindaklanjuti Perusahaan Tambang

- Editor

Selasa, 11 Januari 2022 - 11:01 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Halsel, Saban Ali

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Halsel, Saban Ali

Halsel, Maluku Utara- Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik telah menginstruksikan permutasian Tenaga Kerja Indonesia (TKI), namun sejauh ini belum ditindaklanjuti manajemen PT. Harita dan sejumlah perusahaan di Obi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Halsel, Saban Ali, saat diwawancarai Haliyora di lantai II kantor Bupati, Selasa, (11/01/2021).

Saban menjelaskan, Bupati menginstruksikan agar semua penduduk maupun TKI yang bekerja di Halsel lebih dari 6 bulan harus membuat surat mutasi dari daerah asal ke Halsel.

“Seharusnya akhir Oktober 2021 Dukcapil sudah melakukan evaluasi terhadap  tindaklanjut pihak perusahaan atas intruksi Bupati itu, agar Dukcapil membantu merekomendasikan mutasi TKI supaya tercatat sebagai penduduk Halsel. Akan tetapi  pihak PT. Harita Nickel, PT. GMM dan sejumlah perusahaan di Obi belum juga menindaklanjuti perintah atau instruksi Bupati tersebut,” ungkap Saban.

Menurut Saban Ali, sebagian besar TKI yang bekerja di Halsel sudah lebih dari 6 bulan bahkan ada yang sudah masa kerja di atas 6-7 tahun yang seharusnya sudah dibolehkan mutasi.

BACA JUGA  Ini Alasan Plt Bupati Bassam Kasuba Nonaktifkan 5 Pejabat di Halsel

Menurut Saban, meski dalam ketentuan umum soal mutasi atau pindah penduduk itu adalah hak masing-masing orang (warga negara), namun kebijakan bupati tersebut merupakan kebijakan daerah dengan tujuan mendongkrak kebijakan fisikal di daerah dan memastikan jumlah penduduk yang tercatat di Halsel.

Saban juga mengatakan bahwa stok blanko E-KTP masih cukup melayani perekaman pembuatan KTP selama 4-5 bulan ke depan.

“Stok blanko E-KTP di Dukcapil ini masih sebanyak 6.000 lebih. Insya Allah masih cukup melayani kebutuhan selama 4-5 bulan ke depan,” ujarnya. (Asbar-1)

Berita Terkait

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?
TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati
Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status
Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut
Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian
Besok, DPC Gerindra Taliabu Buka Pendaftaran Balon Bupati 
Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci
Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon
Berita ini 768 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!