DPRD Taliabu Minta Polisi Atasi Peredaran Miras dengan KUHP

- Editor

Selasa, 28 Desember 2021 - 10:36 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi

ilustrasi

Bobong, Maluku Utara- Meski belum ada Perda tentang Minuman Keras di Kabupaten Pulau Taliabu, namun Miras dapat beredar bebas di Taliabu, bahkan ada warga menjual miras atas izin instansi terkait.

Hal itu membuat Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Pardin Isa angkat bicara.

Pardin meminta aparat kepolisian bertindak tegas berdasarkan  pasal 300 dan pasal 492 KUHP sambil menunggu Perda ataupun Perkada.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal itu ditegaskan Pardin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Senin (27/12/2021), di ruang rapat DPRD bersama sejumlah instansi terkait, pelaku usaha tempat hiburan malam (Cafe) serta pelaku pengedar dan penjualan miras.

“Sambil menunggu Perda ataupun Perkada, maka kita kembali kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diatur dalam pasal 300 dan pasal 492 tentang Penjual dan Pengguna miras, dan itu dikembalikan kepada pihak kepolisian yang punya kewenangan untuk ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu, yakni sebagaimana dalam pasal 300 KUHP itu menyebutkan sanksi hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,” tandas Pardin

Sedangkan pada pasal 492 KUHP, sambung Pardin, ditegaskan,  “Barangsiapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum, merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan hati-hati supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 375.

BACA JUGA  Triwulan III, PAD Halsel Tembus Rp 100 Miliar Lebih

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua II DPRD Taliabu Muhammad Jainal Ashar menegaskan, peredaran dan penjualan miras di Taliabu adalah usaha illegal.

Meski demikian, kata Muhammad Jainal, DPRD sendiri tidak dapat melarang dan juga membenarkan (menyuruh), karena belum ada payung hukumnya, baik Perda atau Perkada.

“Kami DPRD sendiri tidak bisa melarang dan juga kami tidak bisa menyuruh, karena sampai dengan saat ini dasar untuk penjualan miras di Taliabu ini belum ada. Untuk itu kita kembali kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi agar ditindak sesuai dengan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP sambil menunggu dibuatkan Perda ataupun Perkada,” ujar Jainal

Jainal juga menegaskan bahwa izin penjualan miras yang dikeluarkan Kepala Dinas PTSP tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kepala Dinas PTSP disebut hanya mengacu pada Permendagri nomor 5 dan OSS untuk mengeluarkan izin penjualan miras.

”Padahal Permendagri nomor 5 dan OSS itu kan hanya mengatur tentang kriteria usaha saja, sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Jadi initinya harus menunggu Perda atau Perkada baru bisa jadi dasar untuk keluarkan izin penjualan miras. Selagi belum ada Perda atau Perkada maka izin itu tidak bisa digunakan alias tidak sah, dan izin yang telah dikeluarkan itu ditinjau kembali,” tandasnya.

BACA JUGA  Keren, PLN Mobile Raih Penghargaan Marketeers Omni Brands of the Year 2022

Sementara, Kepala Dinas PTSP Kabupaten Pulau Taliabu, Jamudin Jamau dalam RDP tersebut mengakui bahwa izin penjualan miras itu dikeluarkan dengan mengacu kepada Peraturan Meteri (PM) nomor 5, Perpres dan OSS.

“Tapi di akhir surat izin itu tertulis jika terdapat kekeliruan maka dapat ditinjau kembali, sehingga kalau salah  maka kita akan tinjau kembali. Tetapi untuk mengejar target PAD maka saya minta DPRD dan Bagian Hukum Setda Taliabu agar secepatnya buat Perda atau Perkada, karena jujur saja, miras ini mau ada izin atau tidak ada izin tetap saja akan beredar di daerah ini,” kata Jamudin.

Sedangkan dari pihak pelaku usaha  Hiburan Malam (Cafe) dan pelaku usaha Miras meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD agar secepat dapat membuat peraturan baik perda maupun Perkada agar usaha mereka segara dapat dilegalkan.

“Kami minta DPRD dan Pemda segera buat aturan yang dapat melegalkan usaha kami, karena jujur itu usaha yang menghidupkan kami,” pinta Karmila pelaku usaha Café.

Diketahui bahwa, sampai dengan saat ini peredaran dan penjualan miras baik jenis Bir, waski, sopi, Vodca, dan anggur merah serta jenis lainnya masih terus beredar bebas. (Ham-1)

Berita Terkait

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula
Berita ini 290 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:15 WIT

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:53 WIT

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:17 WIT

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:00 WIT

Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:56 WIT

Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:21 WIT

Kades Cendana Morotai Terancam Pidana

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIT

Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula

Selasa, 27 Februari 2024 - 14:12 WIT

Pedagang di Ternate ‘Ngamuk’, Banjiri Jalanan dengan Buah Pisang

Berita Terbaru

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!