Penyelidikan Kasus Masjid Pohea Jalan di Tempat, Kajari Sula Diminta Tegas

- Editor

Senin, 13 Desember 2021 - 06:11 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Masjid An-Nur Desa Pohea

Masjid An-Nur Desa Pohea

Sanana, Maluku Utara- Kasus proyek pembangunan Masjid An-Nur Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Sanana.

Sejauh ini sudah 15 saksi dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik dalam proses penyelidikan.

Meski demikian, pada beberapa waktu lalu, Kepala Kejaksaan Negeri sanana Burhan, SH.,MH, kepada Haliyora mengaku penyidik kesulitan mengungkap kasus tersebut lantaran ada pihak yang diduga terkait tidak menggubris panggilan penyidik Kejari untuk dimintai keterangan, termasuk PPK dan beberapa pihak lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi keluhan yang disampaikan pihak Kejari tersebut, Mustakim La De, SH., MH, salah satu pakar hukum kepada Haliyora, Senin (13/12/2021), menjelaskan, kalau kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid An-Nur Pohea  tersebut masih dalam proses penyelidikan, maka penyidik belum bisa melakukan upaya paksa terhadap pihak yang diduga terkait untuk memberikan keterangan.

“Kalau masih dalam tahapan penyelidikan memang belum dapat dilakukan pemanggilan paksa atau upaya paksa,” jelasnya.

Hal itu, sambung Mustakim, diatur dalam Pasal 1 ayat 26 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan bawah saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

“Jadi dalam  pasal 1 ayat 26 KUHAP jelas menyatakan kepentingan penyidikan, bukan penyelidikan. Tetapi pada Pasal 7 ayat 1 huruf g KUHAP menyatakan penyidik memangil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,” jelasnya.

BACA JUGA  Bisa Ganggu Pemilu, Pemkab Halut Desak Pemprov Sosialisasi Tapal Batas di 6 Desa

Meski demikian, menurut Mustakim, jika Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula merasa sulit memanggil para saksi yang telah secara patut sebanyak tiga kali berturut-turut untuk mengungkap fakta dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Mesjid An-Nur Desa Pohea, kemudian para saksi yang dipanggil tidak mengindahkan panggilan penyidik Kejaksaan tanpa alasan, maka Kejaksaan Negeri Kepulauan dapat melakukan upaya paksa.

”Ini sesuai ketentuan  Pasal 16 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwewenang melakukan penangkapan, jadi Penyidik Kejaksaan Negeri Sanana  boleh  melakukan penangkapan, tetapi  penangkapan dimaksud adalah  para saksi dapat dipanggil disertai dengan perintah membawa mereka (para saksi) ke hadapan penyidik, karena para saksi yang merupakan ASN tanpa alasan jelas tidak menghadiri panggilan. Ini kan kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi dapat berdampak pada program pembangunan Masjid An-Nur Desa Pohea yang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk melaksakan kegiatan keagamaan,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Mustakim, para saksi yang tidak menggubris panggilan penyidik kejaksaan untuk memberikan keterangan itu dapat dianggap atau diduga menghalangi dan merintangi proses penyelidikan.

”Maka sesuai pasal 5 ayat 1 huruf (b) poin 4 KUHAP,  Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula selaku penyelidik dalam kasus dugaan tindak lidana korupsi atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, atau dengan kata lain dilakukan upaya paksa,” terang Mustakim.

BACA JUGA  Spanduk Usut Dugaan Korupsi Masjid Pohea Dicopot, BEM STAI Babussalam Bereaksi

Menurut Mustakim, karena penyidik telah  memeriksa 15 saksi lainnya dalam proses penyelidikan kasus tersebut maka dengan didukung dengan keterangan ahli, petunjuk serta bukti surat dokumen kontrak pengadaan pembangunan Masjid An-Nur Desa Pohea yang  sesuai hasil audit BPKP terdapat  kerugian negara/daerah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP perkara ini dapat dinaikan pada tahap penyidikan, karena secara hukum sudah memenuhi dua alat bukti awal.

“Dengan demikian para saksi yang mengabaikan panggilan penyidik secara patut sebanyak tiga kali tanpa alasan maka diangap sengaja menghalangi, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan tindak lidana korupsi sehingga para saksi tersebut dapat dijerat dengan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR,” Tegas Mustakim

Mustakim menambahkan, para saksi yang enggan memenuhi panggilan penyidik juga dijerat dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP yang menyebutkan  “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut udang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana  dengan Pidana penjara paling lama sembilan bulan” tambah Mustakim. (Sarif-1)

Berita Terkait

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula
Berita ini 224 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:15 WIT

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:53 WIT

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:17 WIT

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:00 WIT

Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:56 WIT

Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:21 WIT

Kades Cendana Morotai Terancam Pidana

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIT

Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula

Selasa, 27 Februari 2024 - 14:12 WIT

Pedagang di Ternate ‘Ngamuk’, Banjiri Jalanan dengan Buah Pisang

Berita Terbaru

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!