Sofifi, Maluku Utara- Ketua Komisi lll DPRD Provinsi Maluku Utara Zulkifli Umar meminta Pemprov menambah anggaran untuk kelanjutan proyek yang dananya bersumber dari pinjaman Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), tersebar di beberapa daerah yang kontraknya selesai pada Desember 2021.
“Karena jika sampai pada akhir Desember 2021 pekerjaan proyek tidak selesai, maka semua proyek tersebut terkena denda,” kata Zulkifli kepada Haliyora di kantor DPRD Sofifi, Selasa (23/11).
Politisi PKS itu menyebutkan, proyek yang didanai oleh pinjaman Pemprov ke PT. SMI seperti proyek jalan Saketa-Dehepodo, Matuting-Ranga-Ranga, Ibu-Kedi. Dan Wayatim-Wayaua belum selesai dikerjakan, bahkan tidak bisa dilewati. “Jadi semua proyek bersumber dari dana PT. SMI itu bermasalah,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu Zulkifli menegaskan agar Pemprov harus menambah anggaran untuk melanjutkan pekerjaan proyek-proyek tersebut hingga selesai.
Meski demikian, Zulkifli mengaku bahwa sekarang ini APBD Malut Tahun 2022 yang ditetapkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. “Jadi memang ada problem di anggaran, jika Pemda harus memakai APBD untuk melanjutkan proyek-proyek itu. Pertanyaannya Pemda harus ambil anggaran dari mana, tapi ini harus dicarikan solusi agar semua proyek itu dilanjutkan,” tutur Zulkifli.
Kata Zulkifli, ada informasi bahwa Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran untuk program Pemuliahan Ekonomi Nasional (PEN) dan masih ada anggaran lainnya. “Jadi bisa saja Pemprov menggunakan dana tersebut untuk membiayai kelanjutan pekrjaan proyek-proyek tersebut. Dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke semua lokasi proyek tersebut. Mungkin kami mulai ke wilayah Sula, setelah itu baru ke Wayatim dan Wayaua, Kabupaten Halsel,” pungkasnya. (Sam-1)
