Dana BSPS Tahun 2019 Belum Dituntaskan, Fraksi Gerindra DPRD Taliabu Ancam Tempuh Jalur Hukum

- Editor

Rabu, 25 Agustus 2021 - 14:18 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi III DPRD Taliabu, Marleii Hi. Asidu

Komisi III DPRD Taliabu, Marleii Hi. Asidu

Bobong, Maluku Utara- Anggota DPRD Kabupaten Taliabu dari Fraksi Gerindra, Marleni Haji Asidu, mendesak Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Taliabu untuk segera mencairkan anggaran bantuan stimulan pekerjaan perumahan swadaya (BSPS) Tahun 2019 sebesar 30 persen yang masih mengendap di BPPKAD.

Sebagaimana diketahui pemerintah memberikan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 138 unit rumah yang tersebar di empat desa, yakni Desa Wayo sebanyak 40 Unit, Desa Lede sebanyak 25 unit, Desa Parigi 48 unit dan Desa Tolong sebanyak 25 unit. Masing-masing rumah mendapat dana stimulan sebesar Rp 915.892.200 yang hinngga sekarang baru cair 70 persen. Dana Stimulan tersebut bersumber dari DAK Tahun 2019.

BACA JUGA  Anggota DPRD Taliabu Perbaiki Jalan Rusak ‘Pake Doi’ Pribadi

Akibat dana tersendat alias belum dicairkan 100 persen mengakibatkan pekerjaan pembangunan rumah swadaya itu hingga sekarang belum diselesaikan. “Makanya saya minta Bagian Keuangan secepatnya mencairkan dana sisa 30 persen itu,” tandas Marleni, Rabu (25/08/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Marleni, Program BSPS tahun 2019 itu sudah selesai pada tahun itu juga. “Kenapa program itu belum selesai ? Trus kenapa anggarannya juga harus tertunda sampai saat ini ? Kan sangat tidak mungkin itu, apa lagi ini anggaran DAK bukan DAU, kalau pun alasnnya itu jadi utang Pemda, maka harusnya sudah dibayarkan pada tahun 2020 lalu, karena itu program 2019, tapi kenapa sampai sudah tahun 2021 ini dorang belum bayar juga, ini yang harus Pa Kaban Keuangan jelaskan biar masyarakat tau. Dan tidak ada alasan lagi untuk tidak dicairkan, harus segera dicairkan,” tandasnya.

BACA JUGA  Kebutuhan Guru di 3 Kecamatan Bakal Teratasi, DPRD Ternate : Prioritaskan Putra Daerah

Marleni menegaskan, dirinya akan mengumpulkan data-data proyek pembangunan rumah swadaya itu untuk ditiindaklanjuti ke jalur hukum jika dalam tahun ini Pemda belum membayar sisa dana 30 persen itu.

“Saya akan kumpukan data-datanya dan dtindaklanjuti ke jalur hukum, kalau Pemda belum juga bayar dana sisa 30 persen itu dalam tahun ini,” tegas Marleni. (Ham-1)

Berita Terkait

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula
Berita ini 360 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:15 WIT

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:53 WIT

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:17 WIT

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:00 WIT

Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:56 WIT

Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:21 WIT

Kades Cendana Morotai Terancam Pidana

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIT

Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula

Selasa, 27 Februari 2024 - 14:12 WIT

Pedagang di Ternate ‘Ngamuk’, Banjiri Jalanan dengan Buah Pisang

Berita Terbaru

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!