Ternate, Maluku Utara- Saat ini Pemkot gencar melakukan penertiban lapak pada sejumlah kawasan di Kota Ternate. Lapak yang tidak memilki izin langsung dibongkar.
Menanggapi penertiban lapak tak berizin itu, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahrudin menilai Pemkot lemah melakukan pengawasan. “Pemkot sangat lemah melakukan pengawasan sehingga ada warga bikin lapak tanpa izin,” kata Junaidi, Jum’at (13/08/2021).
Ia menyebut Pemkot Ternate tidak mampu membendung penyerobotan lahan oleh warganya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Ini harus menjadi pelajaran bagi Pemkot untuk menegakkan aturan. Perlu adanya konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan. Kita punya Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang Wilayah, bahkan rencana teknisnya sudah ada, harusnya itu menjadi pedoman untuk pemerintah, hanya saja memang pengawasan dari Pemkot ini sangat lemah,” ungkap Junaidi.
Politisi Demokrat itu menyebut kelemahannya karena di Kota Ternate ini tidak ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang. “Sebenarnya kalau ada PPNS merekalah diberi kewenangan untuk menangani aspek-aspek penerapan aturan itu,” ujarnya.
Katanya, pada beberapa kali rapat bersama antar DPRD dan Pemkot Ternate, DPRD sudah mengusulkan dibentuk yang namanya PPSN Tata Ruang . “Karena Ternate ini kecil, sementara mobilitas dan perpindahan penduduk itu sangat dinamis. Artinya dengan keterbatasan lahan yang dimiliki, maka pemerintah harus konsisten dengan aturan. Kalau tidak, maka 20 tahun ke depan akan lebih semerawut di banding saat ini,” tandas Junaidi.
Sementara menurut Wakil Ketua Komisi I Jainul Rahman, sebelum penertiban atau pembongkaran lapak, harusnya dilakukan evaluasi dulu. Karena ketika sebagian lapak dibongkar dan sebagian tidak, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Ini yang dibutuhkan solusi dari pemerintah. Dalam artian harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, memperhatikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan di tengah pandemic Covid-19 ini.
“DPRD berharap sebelum pembongkaran lapak, pemerintah sudah harus mempertimbangkan, minimal ada solusi yang ditanawarkan oleh pemerintah, jangan biarkan kita punya masyarakat jadi korbani,” pungkasnya. (wan-1)
