Fraksi Nasdem : Prematur Menilai Kinerja Tauhid-Jasri di 100 Hari Kerja

- Editor

Rabu, 4 Agustus 2021 - 09:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif

anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlela Syarif

Ternate, Maluku Utara- Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota ternate Nurlaela Syarif menegaskan sangat prematur jika ada pihak yang menilai program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate gagal.

Hal ini disampaikan Nurlaela Syarif menanggapi pernyataan sejumlah pihak yang menilai pelaksanaan program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate gagal.

Itu disampaikan politisi perempuan itu saat diwawancarai Haliyora, Rabu (04/08/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, program 100 hari kerja ini tidak bisa disamakan dengan penilaian kinerja dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan Hasil Audit BPK.

“Kan cara membaca dan merumuskan indikator capaian pembangunan juga berbeda. Metode penilaian dan pengukuran kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya telah diatur dalam beberapa peraturan. Terkait hal yang sama digunakan oleh banyak akademisi untuk mengukur capaian kinerja pada berbagai instrumen penilaian kinerja pemerintahan,” terangnya.

BACA JUGA  Kota Bobong Mulai Dipasang Lampu Merah

Untuk itu, menurut Nurlaela, terlalu prematur, jika ada yang melakukan penilaian kinerja pada program 100 kerja pemerintahan Tuhid-Jasri gagal.

Dikatakan, program 100 hari kerja hanya konseptual. Dasar acuannya pada rumusan perencanaan, langkah awal kebijakan, rumusan regulasi, skema pembiayaan, roadmap, yang semuanya nanti ditindaklanjuti ada di dalam RPJMD sebagai dokumen dasar rencana aksi pembangunan.

“Makanya jangan kita menilai 100 hari kinerja itu sama dengan penilaian LKPJ yang rumusannya diukur berdasarkan indikator pembangunan yang bersumber dari BPS, skema kebijakan fiskal, dan progran prioritas, semua data itu dapat menggunakan peralatan analisis untuk menguji capaian indikator yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran pada dokumen RKA 2.2.1 yang secara detail merumuskan indikator capaian kinerja yang akumulasi makronya pada Kebijakan Umum APBD. Jadi metodenya  sangat berbeda dengan metode analisis yang digunakan DPRD dalam penilaian capaian kinerja pemerintah daerah bukan di 100 hari kerja,” urai Nurlaela.

BACA JUGA  Wabub Haltim Tepis Tudingan Ampera Terkait RTRW

Dijelaskan pula, program 100 hari kerja biasanya digunakan untuk menilai sebuah pemerintahan yang bekerja dengan meletakkan aspek perencanaan pembangunan, menderivatif kebijakan ke dalam rumusan organisasi, merumuskan model pengelolaan dengan memanfaatkan SDM, merumuskan skema anggaran berdasarkan potensi tersedia dan hal lain yg dipandang perlu.

“Kenapa butuh 100 hari kerja, karena dalam 100 hari kerja akan terlihat bagimana pemimpin itu menyusun rencana, karena di dalam rencana menentukan titik capaian pembangunan ke depan. Kami yakin pasca 100 hari kerja ini, Tauhid-Jasri  sudah sangat paham kondisi dan masalah sehingga akan memaksimalkan sejumlah persoalan dalam bentuk rumusan kebijakan,” pungkasnya.(wan-1)

Berita Terkait

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub
Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot
Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut
Ini Pesan Bupati Bassam Kasuba saat Hadiri Isra Mi’raj yang Digelar SMPN 25 Halsel
Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan
Kades Cendana Morotai Terancam Pidana
Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula
Berita ini 208 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:15 WIT

Prabowo Presiden, Gerindra Malut Dorong Kader Terbaik Maju Pilgub

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:53 WIT

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:17 WIT

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:00 WIT

Pangkat Tak Cukup, Eka dan Yerrie Batal Ikut Lelang JPTP di Pemprov Malut

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:56 WIT

Bupati Halsel Serahkan Sertifikat Tanah Kepada Warga di Dua Kecamatan

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:21 WIT

Kades Cendana Morotai Terancam Pidana

Selasa, 27 Februari 2024 - 16:04 WIT

Hendrata Beri Sinyal Berduet dengan Nasir Sangaji Lawan Petahana di Pilbup Sula

Selasa, 27 Februari 2024 - 14:12 WIT

Pedagang di Ternate ‘Ngamuk’, Banjiri Jalanan dengan Buah Pisang

Berita Terbaru

Kordiv HP2H Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin

Headline

Bawaslu Morotai Sikapi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:53 WIT

Tim Kuasa Hukum tengah berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemkot Ternate terkait lahan kantor Dishub. (foto/arul)

Headline

Kasasi di MA, Status Lahan Dishub Ternate Dimenangkan Pemkot

Selasa, 27 Feb 2024 - 20:17 WIT

error: Konten diproteksi !!