AGK Ditegur Mendagri, Ketua DPRD Minta Evaluasi SKPD

  • Whatsapp
Ketua DPRD Provinsi Malut Kuntu Daud

Sofifi, Maluku Utara- Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Teguran tertulis terhadap Gubernur Malut tersebut berbarengan dengan 18 gubernur lainnya. Sehingga jumlah gubernur yang ditegur Mendagri Tito sebanyak 19 gubernur.

Teguran tersebut menurut Mendagri, lantaran serapan anggaran mereka dinilai buruk dalam penanganan pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana catatan Kemendagri, Pemprov Malut baru merealisasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 578 juta atau 1,7% dari total anggaran Rp 32,2 M.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, angkat bicara.

Menurut dia, teguran dari Mendagri Tito harusnya menjadi catatan untuk mengevaluasi SKPD, terutama SKPD yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Katanya, SKPD dalam bekerja sangat tidak maksimal dalam membantu kerja-kerja gubernur

Kuntu juga bilang, dalam penanganan Covid-19 di tahun 2020, DPRD melalui Pansus LKPJ menemukan sejumlah masalah sehingga diusulkan untuk membentuk Pansus.

“Jadi kalau Gubernur Maluku Utara mendapat teguran dari Mendagri ya kita harus memaklumi hal tersebut, karena SKPD yang di lingkup Pemprov tidak bekerja secara maksimal dalam membantu gubernur,” kata Politisi PDIP itu saat dimintai tanggapannya via sambungan telepon, Senin (19/7).

Kata Kuntu, dalam bekerja, fakta di lapangan antara satu SKPD dengan SKPD yang lain tidak sinkron, akhirnya masyarakat yang mendapatkan dampak dari tata kelola pemerintahan ini.

Sementara terkait dengan ketersediaan anggaran, Kuntu menuturkan tidak menjadi masalah, yang menjadi kendala adalah di pengelolaan anggarannya.

“Tidak ada anggaran kan tidak mungkin, lantas anggaran yang begitu banyak dipakai buat apa, ini karena cara mengelola anggaran yang jadi masalah, dan anggaran untuk penanganan kasus Covid-19  tahun 2020 juga menjadi temuan DPRD sehingga DPRD buat Pansus LKPJ,” beber Kuntu.

Sehingga, kata Kuntu, teguran Mendagri ini menjadi catatan buruk bagi Pemprov Malut. Olehnya, dia berharap kepada gubernur harus mengevaluasi kinerja SKPD yang terlibat dalam penanganan anggaran tersebut.

“Kami DPRD berharap kepada Gubernur harus mengevaluasi kinerja SKPD yang terlibat dalam penanganan anggaran tersebut, dan hal ini menjadi catatan buruk bagi Pemprov Malut,” imbuh Kuntu. (Sam-*)

Pos terkait