Sanana, Maluku Utara- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Sula belum menyerahkan rekomendasi temuan Pansus LKPJ penggunaan anggaran DAK Tahun 2020.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejari Sanana, Burhan, SH., MH saat dikonfirmasi Haliyora, Rabu,(30/06/2021).
Sebelumnya, Pansus LKPJ Tahun 2020 DPRD bersama Dinas Pendidikan Sula sepakat melanjutkan temuan pansus terkait penggunaan anggaran DAK di Dinas Pendidikan untuk proyek rehabilitasi gedung sekolah kepada Kejaksaan Negeri Sanana untuk ditindaklanjuti.
“Pansus LKPJ belum serahkan rekomendasi atas hasil temuannya terkait realisasi penggunaan DAK 2020 di Dinas Pendidikan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Tapi kalau mereka mau merekomdasikan temuan pansus itu, menurut saya, itu langkah yang tepat,” ujar Kajari.
Burhan juga mengaku, pihaknya sudah memanggil dua kepala sekolah penerima DAK Tahun 2020 untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemotongan anggaran proyek rehabilitasi gedung sekolah oleh oknum Kepala seksi pendidikan Dinas Pendidikan Sula.
“Dari pemberitaan media, maka sebagai penegak hukum kejaksaan sudah menelusuri dugaan pemotongan anggaran proyek rehabilitasi gedung sekolah itu, sehinggia kami sudah memanggil dua kepala sekolah penerima DAK Tahun 2020 untuk dimintai keterangan, yaitu kepala Sekolah SMP Malbufa dan Kepala Sekolah SD Negeri Wainin,” ujar Burhan.
“Nah hari ini kami telah memanggil dua Kepala sekolah untuk memberikan klarifikasi, kedua sekolah itu adalah Kepala Sekolah SMP Malbufa dan Kepala Sekolah SD Negeri Wainin. Nanti keterangan dua kepala sekolah itu kami simpulkan benar tidak adanya kasus itu,” ungkap Burhan. (Sarif-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!