Bupati Halsel Dibikin Kaget Ops Ludes, Salah Siapa ?

Haliyora, Halsel

Usai dilantik, Bupati Halmahera Selatan H. Usman Sidik dibuat kaget. Operasional kepala daerah untuk tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp 8 miliar tersisa Rp 250 juta. Padahal, masa jabatan bupati sebelumnya hanya lima bulan atau berakhir pada bulan Mei lalu.

Bupati Usman menuturkan, sejak dilantik dirinya belum pernah menggunakan dana itu sepersen pun. Ongkos untuk membiayai aktifitasnya selaku bupati sejak dilantik dikuras dari kantongnya sendiri.

Usman juga mengaku seragam yang dia gunakan, juga wakilnya, Ali Basam Kasuba, menggunakan uang pribadi masing-masing.

“Saya biayai diri sendiri pasca dilantik, dan sejak dilantik 24 Mei di Sofifi langsung mulai berkantor. Saya tidak kemana-mana. Kok, biaya perjalanan dinas bupati dan wakil bupati sebesar Rp 8 miliar kini tersisa Rp 250 juta, ini aneh,” ujar Usman terkejut.

“Mestinya pasca KPU Halsel tetapkan kami terpilih, semua kebutuhan kami sudah harus disiapkan termasuk seragam, tapi nyatanya anggarannya tidak ada, padahal anggarannya cair,” sambung Usman kesal.

Kini, Usman memerintahkan seluruh keuangan daerah disetop sambil menunggu audit internal oleh inspektorat di seluruh OPD untuk memastikan penggunaan anggaran dan progres keuangan daerah.

Terkait dengan penggunaan anggaran tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Aswin Adam menjelaskan bahwa anggaran operasional bupati dan wakil bupati dikelola langsung oleh Sekda sebagai ketua Tim Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

“Soal anggaran operasional bupati dan wakil bupati itu tanyakan langsung ke pak Sekda, karena beliau sebagai ketua Tim Pengguna Anggara Daerah (TPAD) yang tangani langsung,” ujar Aswin saat dikonfirmasi Haliyora pada Rabu (02/06/2021).

Saat dikonfirmasi, Ketua TPAD yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Halsel, Helmi Surya Botutihe di ruang kerjanya pada, Rabu (02/6/2021), mengaku mengetahui anggaran operasional bupati dan wakil bupati sebesar Rp 8 miliar, namun terkait penggunaan anggaran tersebut masih menunggu hasil audit yang dilakukan inspektorat.

“Sebagai Ketua Pengguna Anggaran Daerah saya mengetahui anggaran operasional Bupati dan wakil Bupati Halmahera Selatan sebesar Rp 8 Miliar, namun tekait penggunaannya itu saya masih menunggu hasil audit inspektorat biar memastikan apakah sudah terpakai habis atau belum,” terangnya.

Terungkapnya penggunaan anggaran operasional bupati dan wakil bupati yang telah habis digunakan dalam waktu singkat, menjadi isu yang menyedot perhatian publik, terutama warga Kabupaten Halmarera Selatan. Bupati diminta untuk membongkar habis praktek-praktek pengelolaan anggaran yang dianggap menyimpang dan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

Adalah Ketua mahasiswa Makayoa, Risno Lutfi, ia meminta agar Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik konsisten dengan janji-janji kampanyenya, termasuk menertibkan seluruh penggunaan anggaran daerah agar tidak terjadi kebocoran yang merugikan daerah dan masyarakat Halmahera Selatan.

“Saatnya kita akhiri parkatek-praktek yang tidak benar dalam pengelolaan anggaran, semua harus ditertibkan, yang menyimpang saya minta bupati sikat saja,” tegas Risno.

Sementara itu, mantan Kepala BPKAD Halsel, Bambang Hermawan menyatakan bahwa dengan kejadian seperti ini, tentunya ada model penganggaran yang dianggap keliru yang dilakukan oleh TAPD Halsel.

“Tidak bisa dong seperti itu, karena dalam penganggaran juga telah diatur kewajiban pemisahan antara alokasi dana untuk bupati dan alokasi dana untuk bupati terpilih, termasuk pembiayaan lainnya,” jelas Bambang saat dimintai tanggapannya lewat pesan whatsAap.

TAPD Halsel menurut Bambang, keliru dalam merumuskan anggaran 2021 khususnya operasional bupati dan wakil bupati.

“Tim anggaran pemerintah daerah salah dalam menganggarkan APBD 2021 dengan mengalokasikan bupati dan tidak mengalokasikan untuk bupati terpilih, khususnya untuk perjalanan dinas dan baju dinas,” papas Bambang yang juga menjabat sebagai Kadis PM-PTSP Malut saat ini.

Selanjutnya, soal bagaimana anggaran tersebut bisa ludes diwaktu yang singkat, dan siapakah yang layak dimintai pertanggungjawaban ?, kita tunggu hasil audit…!!! (Redaksi*)