Terungkap, 2 OPD Terbanyak Mutasi Pegawai, BKPPD Halsel : Ada Hubungan Keluarga

  • Whatsapp
sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Halmahera Selatan, Fadjri Kambey

Halsel, Haliyora

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Halmahera Selatan, Fadjri Kambey mengaku menemukan banyak surat tugas yang diterbitkan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halsel Nurlela Muhammad dan Kepala Dinas Kesehatan Hj. Hasna Muhammad  tanpa diketahui BKPPD.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Fadjri Kambey saat diwawancarai Haliyora di ruang kerjanya, Senin (31/5/2021)

“Banyak surat tugas yang dikeluarkan kedua kepala dinas tersebut tanpa ketahuan BKPPD. Kami sudah menyurat meminta mereka mengirim bukti dokumen Surat Tugas (ST) yang dikeluarkan untuk penertiban administrasi,” ungkap Fadjri.

Fadjri menduga, banyaknya surat tugas yang dikeluarkan kedua kepala dinas tersebut karena memiliki kedekatan kekerabatan dengan Bupati Bahrain Kasuba, dimana Nurlela Muhammad (Kadis Dikbud) adalah istri Bahrain Kasuba (Bupati Halsel) dan Hj. Hasna Muhammad (Kadinkes) adalah kakak kandung Nurlela Muhammad.

“Saya duga, banyak surat tugas diterbitkan kedua dinas itu lantaran antara kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kadis Kesehatan punya hubungan kekeluargaan, sehingga dengan mudah memindahtugaskan pegawainya,” tandas Fadjri.

Di Dikbud sendiri, sambung Fadjri, banyak guru di daerah terpencil dipindahtugaskan ke Kota Bacan, sehingga terjadi penumpukan guru SD maupun SMP di dalam Kota Bacan dan sekitarnya.

“Hal yang sama dilakukan Dinas Kesehatan. Banyak ditemukan surat tugas bagi ASN  yang kerja di Kecamatan terpencil minta pindah bertugas di Labuha dan sekitarnya, sehingga terjadi penumpukan perawat dan bidan di PKM Babang Bacan Timur, PKM Bacan, dan PKM Bacan Selatan,” beber Fadjri.

Katanya, kondisi seperti itu mendapat perhatian serius bupati dan wakil bupati Usman Sidik dan Ali Bassam Kasuba, sehingga penataan birokrasi dan penataan administrasi pemerintah daerah masuk dalam program 100 hari kerja.

“Jadi kami merspon program 100 hari kerja bupati tersebut dengan meyurat ke Dikbud dan Dinkes meminta mereka mengirim bukti dokumen Surat Tugas (ST) yang dikeluarkan, selanjutkan kami serahkan ke pak Bupati. Ini juga arahan bupati,” pungkasnya. (Asbar-1)

Pos terkait