Rakor BPKP, Gubernur AGK Nyatakan Pelaksanaan Program Butuh Kontrol dan Pengawasan

  • Whatsapp
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin Keuangan) Tingkat Provinsi Maluku Utara

Sofifi, Haliyora

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin Keuangan) Tingkat Provinsi Maluku Utara, pada Senin (24/05/201).

Bacaan Lainnya

Rakorwasin dilaksanakan di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate dihadiri Gubernur Maluku Utara KH.Abdul Gani kasuba  (AGK)

Pihak BPKP yang hadir dalam Rakorwasin adalah Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia. Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan misi utama kepala daerah adalah mensejahterakan masyarakat.

Selamat datang di Provinsi Maluku Utara, kepada Bapak Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang berkenaan hadir pada rapat koordinasi ini, di Bumi Maluku Kie Raha.

“Untuk mewujudkan visi misi kepala daerah, maka semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melaksanakan program dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efesien sesuai ketentuan Undang-Undang,” ujar AGK.

Untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan standar atau norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka diperlukan sistem kontrol dan pengawasan yang baik.

“Dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, kepala daerah dibantu oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), dalam hal ini adalah Inspektorat daerah,” jelas gubernur.

Dikatakannya, APIP dapat memberikan nilai tambah maksimal jika diberikan kapabilitas yang cukup. Bentuk kapabilitas tersebut berupa kewenangan atau perannya sesuai  kebijakan pengawasan dari kemendagri, arahan pimpinan, BPKP dan KPK.

“Kapabilitas juga berarti kemampuan untuk melaksanakan peran tersebut, dan untuk itu tentu saja perlu dukungan SDM, anggaran, metode kerja serta sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya.

Selain itu, gubernur mengingatkan agar APIP harus aktif berkomunikasi dengan BPK, KPK dan APH, serta bersinergi dengan sesama Inspektorat maupun antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPKP.

“Sesuai informasi yang saya terima dari Pak Inspektur Provinsi, sinergi dengan BPKP sudah berjalan dengan cukup baik, dan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan tujuan bersama,” ujar Gubernur

Beliau juga, mengajak semua untuk terus bahu membahu, saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan peran APIP di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Gubernur berharap Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 yang merupakan salah satu bentuk sinergi dalam mengawal pembangunan Maluku Utara dalam berbagai sektor dapat berjalan sukses dan mencapai hasil yang diharapkan.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Presiden No.192 tahun 2014, BPKP mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

“Mandat ini juga sejalan dengan arahan bapak Presiden di berbagai kesempatan yang menekankan peran BPKP untuk mengawal efektivitas dan efisiensi anggaran dan belanja dalam mendukung keberhasilan dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan,” tutur Dadang.

Dijelaskan, agenda pembangunan telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No.86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang terdiri dari Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diarahkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional serta Reformasi Sosial.

“Ada 7 agenda prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2021 yaitu: 1) penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) pengembangan wilayah untuk pemerataan dan pengurangan kesenjangan; 3) peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 4) peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) penguatan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) pembangunan lingkungan hidup dan 7) stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik” Jelasnya. (Sam-1)

Pos terkait