Pemda Taliabu 2 Tahun Dapat Disclaimer, Fraksi Pembaharuan Desak Copot Dua Pejabat

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Pembaharuan DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa

Bobong, Haliyora

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mendapat predikat sebagai pengelola keuangan terburuk dua tahun berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara yakni 2019 dan 2020.

Bacaan Lainnya

Mendapat penilaian negatif dua tahun berturut-turut, Ketua Fraksi Pembaharuan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Pardin Isa minta Bupati  segera copot Sekertaris Daerah dan Kaban Keuangan dari jabatannya.

Menurut Pardin, hal itu merupakan kegagalan Sekda Salim Ganiru dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Irwan Mansur, sehingga keduanya harus dicopot dari jabatannya.

“Lagi-lagi mendapat penilaian negatif dari BPK RI Perwakilan Malut. Tahun lalu (2019) juga begitu, terulang lagi tahun ini (2020). Pasti ada yang salah, makanya bupati harus copot Sekda dan Kaban Keuangan dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tandasnya, saat dikonfirmasi Haliyora, Senin (24/05/2021) via telpon.

Ia menegaskan, tidak ada alasan apa pun dari Bupati Aliong Mus untuk mempertahankan jabatan kedua orang itu, selain mengganti mereka.

“Kami dari Fraksi Pembaharuan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu mendesak bupati  agar segera mengganti Sekertaris Daerah (Sekda), Dr. Salim Ganiru dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Irwan Mansur dari jabatannya, dan memberikan jabatan baru yang tidak strategis, kalu mau dipakai lagi. Sebab mereka berdua inilah yang paling bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan di daerah ini. Sekda adalah ketua TPAD dan Kaban Keuangan adalah Bendahara Umum Daerah, jadi mereka berdualah yang paling bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan di daerah ini,” tandas Pardin.

Meski demikian, Pardin mengaku belum dapat memastikan fraksinya bakal menolak Laporan Peranggngjawaban Bupati tahun 2020. “Kalu soal itu saya belum dapat memastikan,” ujarnya ketika ditanya sikap fraksi Pembaharuan atas laporan Pertanggungjawaban Bupati nanti. (Ham-1)

Pos terkait