Proyek Jalan Wayatim-Wayaua, Komisi III DPRD Malut Panggil Dinas PUPR dan ULP, Ini Hasilnya

  • Whatsapp
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli

Sofifi, Haliyora

Mundurnya Santrani Abusama dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Malut mandapat perhatian Komisi III DPRD.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, penyebab mundurnya Santrani dari jabatannya tersebut ditenggarai terkait dengan permasalahan proyek pembangunan ruas jalan dan jembatan Wayatim – Wayaua, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Untuk itu komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara memanggil Dinas PUPR, Biro ULP dan PPK, pada Rabu (19/5/2021) untuk menjelaskan masalahnya.

“Kami sudah panggil pihak PUPR untuk menjelaskan permasalahannya,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli kepada wartawan, Kamis (20/05/2021).

Zulkifli mengatakan, menurut penjelasan dinas PUPR, ULP dan PPK, proyek  pembangunan ruas jalan dan jembatan Wayatim – Wayaua sudah dibatalkan oleh PPK.

“Mereka bilang PPK membuat rekomendasi pemberhentian, dengan alasan pihak rekanan tidak bisa perlihatkan dokumen proyek sampai batas waktu yang ditentukan,” jelasnya.

Karena hingga batas waktu penyerahan dokumen berakhir yakni pada tanggal 20 April, rekanan tidak menyerahkan dokumen persyaratan, walaupun ada alasan lain, namun ULP melakukan proses tender ulang.

“Karena hingga batas waktu penyerahan dokumen, pihak rekanan tidak juga menyerahkan dokumen yang diminta, maka ULP proses tender ulang,” jelas politisi PKS itu.

Menurut Zulkifli, meskipun dokumen belum diserahkan dan itu dianggap masalah, namun sebaiknya dikesampingkan dulu agar pekerjaan proyek dapat dilanjutkan.

“Kalaupun bisa kita lewati dulu lah, yang penting adalah bagaimana kita melakukan proyek ruas jalan Wayatim – Wayaua ini, sementara dari pihak PUPR dan ULP mereviu agar minggu depan sudah melakukan tender atau maksimal satu bulan,” ujarnya.

Lanjut Zulkifli, komisi III meminta proses tender sudah harus selesai bulan Juni  supaya kontraknya bisa jalan.

“Kami  berharap proyek ini dipercepat, karena ini kan bagian terpisah dari masalah yang dihadapi kadis PUPR yang lama, sehingga kami meminta ini diproses sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku,” tutup Zulkifli. (Sam-1)

Pos terkait