Ini Daftar Komisioner KPU dan Bawaslu yang Disanksi pada Pilkada 2020 di Malut

Kabag Hukum Bawaslu Provinsi Malut, Irwanto Djurumudi

Ternate, Haliyora

Sejumlah petugas penyelenggara pemilu (KPU) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Maluku Utara pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Desember 2020 lalu harus berurusan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diadukan dan disidangkan DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan data yang diterima Haliyora dari kabag hukum Bawalsu Malut, Irwanto Djurumudi, tercatat sejumlah penyelenggara maupun pengawas Pemilu mendapat sanksi dari DKPP atas kasus pelanggaran kode etik, baik sanksi teguran keras hingga pencopotan jabatan.

Di kabupaten Halmahera Barat misalnya, salah satu anggota KPU, Ramli Hasyim dan anggota salah satu komisioner Bawaslu, Aknosius Datang mendapat sanksi peringatan dari DKPP. Itu sesuai SK  Putusan DKPP Nomor 275-PKE-DKPP/Vlll/2019.

Di Kabupaten Halamahera Selatan (Halsel), DKPP mengeluarkan putusan  Nomor 161-PKE-DKPP/Xl/2020 terkait peringatan keras terhadap tiga komisioner KPU dan memberhentikan dua anggota lainnya dari jabatan mereka.

Disebutkan, tiga anggota KPU yang mendapatkan peringatan keras yakni, M. Agus Umar, Rusna Ahmad dan Khalid A Rajak, sementara Ketua KPU, Darmin Hasyim dan devisi tekhnis penyelenggara, Yaret Cooling dipecat dari jabatan masing-masing.

Pencopotan jabatan juga dialami ketua Bawaslu Halsel, Yasin dan ketua Devisi Hukum, Asman Jamil, sedangkan salah satu komisioner Bawaslu lainnya yakni Rais Kahar mendapat sanksi peringatan keras.

Hal yang sama dialami sejumlah penyelenggara dan pengawas pemilu di Kabupaten Pulau Taliabu. Dengan Mengeluarkan Keputusan  Nomor 01-PKE-DKPP/l/2021 tiga komisioner Bawaslu mendapat sanksi berupa pemberhentian dari jabatan untuk ketua Bawaslu Adidas La Tea, peringatan keras untuk Lylian, pemberhentian tetap sebagai anggota Bawaslu kepada Mohtar Tidore.

Sedangkan di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), DKPP  memberikan sanksi peringatan kepada salah satu angota Bawaslu yakni Iksan Hamiru.

Sanksi peringatan juga diberikan kepada salah satu anggota KPU Haltim atas nama Ahmad A. Fauto, berdasarkan keputusan DKPP Nomor 53-PKE-DKPP/ll/2021

Sementara lima komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sula mendapat peringatan keras dari DKPP. Itu tertuang dalam keputusan DKPP Nomor 32-PKE-DKPP/l/2021.

Lima komisioner KPU Sula tersebut adalah Ketua KPU Yuni Yunengsih Ayuba, Anggota Ramli K Yacub, Ifan sulabesy Buamona, Samsul Bahri Teapon dan Hamida Umalekhoa. (Ichal-1)

Pos terkait