Penataan Kawasan Khusus Kota Sofifi Disepakati Dua Daerah

Sofifi, Haliyora

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) dan Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menyepakati daftar usulan sarana prasarana pembangunan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi.

Bacaan Lainnya

Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara rapat pembahasan rencana pembangunan sarana dan prasarana kawasan khusus ibu kota Provinsi maluku utara di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (30/4) lalu.

Rapat tersebut dihadiri pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi (Pemrov) Malut, Pemkab Halbar dan Pemkot Tikep.

“Pemkab Halbar diwakili oleh Kepala Bappeda Soni Balatjai, Pemkot Tikep diwakili Plt. Sekkot Mifta Bay, dan Pemprov diwakili pak Sekprov Samsuddin A. Kadir, sehingga hasil rapat tersebut langsung dibuatkan berita acara kesepakatan yang ditandatangani bersama,” ungkap Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik (PKKP), Rahwan K. Suamba, ketika temui Haliyora di Kantor Gubernur Gosale Puncak, Senin, 3 Mei 2021.

Rahwan menjelaskan ada tiga kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara itu, diantaranya menyepakati usulan daftar rencana pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung pembangunan di kawasan khusus ibu kota provinsi yakni pembangunan sarana perkotaan, sarana pemerintahan dan sarana pendukung lainnya.

Daftat usulan adalah bagian dari acuan bersama dalam menindaklanjuti pembentukan kawasan khusus ibu kota provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Data yang terlampir dalam berita acara kemudian telah disepakati akan menjadi acuan untuk membuat masterplan kawasan khusus ibu kota provinsi” 

Untuk detail usulan, mantan Kadis Perpustakaan Provinsi ini menyatakan, dirinya belum bisa menjelaskan secara detail soal usulan rencana pembangunan sarana dan prasaran kawasan khusus, namun yang pastinya usulan tersebut adalah sarana dan prasaranan pemerintahan dan perkotaan.

Pada saat rapat kesepakatan, disaksikan langsung staf khusus kemendagri bidang politik dan pembentukan jaringan Apep Fajar Kurniawan, Plt Sekretaris Dirjen Otda Maddaremmeng dan Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, R. Budiyono Subambang.

“Prinsipnya, kesepakatan dua daerah sudah ditandatangani, sehingga tinggal menunggu arahan selanjutnya dari Mendagri,” tutup Rahwan. (Sam-1)

Pos terkait