Ini Penyebab Penyelesaian Utang Pemda Haltim ke Pihak Ketiga Bergeser

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim, Joko Laleno Ridwan

Maba, Haliyora

Target penyelesaian sejumlah tunggakan ke pihak ketiga oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (Haltim) dalam program 100 hari kerja dipastikan bergeser.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan refokusing sejumlah program kegiatan akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp 16 miliar lebih oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim, Joko Leno, saat di konfirmasi di kantor DPRD Haltim mengatakan, untuk target penyelesaian utang kepada pihak ketiga dipastikan berpengaruh signifikan akibat kegiatan refokusing anggaran yang saat ini sedang berlangsung.

“Kalau pendapatan kita devisit pasti akan berpengaruh, karena yang ditarget semula kan tidak sejumlah yang sekarang, makanya terhadap belanja pun sama, pergaruhnya sangat signifikan, berapa pun target pendapatan yang sekarang langsung berpengaruh pada belanja,” jelas Joko.

Katanya, salah satu konsekuensi jika Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan pihak ketiga maka sejumlah kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dikurangi.

“Persentasenya bisa diatur, tinggal pilihan saja apakah program kegiatan OPD yang harus dikurangi, kalau itu komitmen Pemda untuk menyelesaikan hutang maka program OPD harus dipangkas,” jelasnya.

Ditanyai apakah sudah ada arahan dari Bupati untuk penganggaran tunggakan tersebut dalam kegitan refokusing, Joko mengatakan hingga saat ini belum ada. Bupati hanya mengarahkan untuk fokus pada penaganan Covid-19.

“Pak Bupati masih arahakam untuk Covid, karena itu memang skala prioritas dan setiap bulan kita akan ditagih laporan serta beresiko pada penyaluran,” terang Joko.

Joko juga menyebut, hingga saat ini hutang pihak ketiga masih di atas Rp 100 Milyar, namun untuk kebijakan penyelesaian bergantung pada kebijakan pimpinan.

“Paling besar itu di PU dan Perkim dan sisnya di SKPD lain, yang pasti menyebar,” katanya.

Terkait pemangkasan pada OPD mana saja dan berapa besaran anggaran kegiatan yang akan dipangkas, Joko mengaku masih dalam tahap proses saat ini.

“Saat ini kita masih konsen di Covid ya, karena sesuai ketentuan, Covid harus 8 persen, makanya kita masih menunggu data dari Dinkes dan Rumah Sakit untuk data rilnya, belum lagi soal pemulihan ekonomi, sosial dan pengamanan vaksin, jadi sementara masih berlangsung,” pungkas Joko. (RH-1)

Pos terkait