Pemprov Malut Sasar Aset Tanah 1.900 Hektar, Tersebar di Kabupaten/Kota

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir

Sofifi, Haliyora

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bakal mengidentifikasi aset tanah seluas 1.900 hektare yang diberikan Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemprov Malut usai Maluku Utara dimekarkan sebagai Provinsi.

Bacaan Lainnya

Penyerahan aset tanah itu sendiri diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku kepada Pemprov Maluku Utara setelah 20 tahun Maluku Utara berdiri sendiri sebagai Provinsi melapaskan diri dari provinsi Maluku.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Malut Samsudin A. Kadir, tanah seluas 1.900 hektar yang tersebar di beberapa kabupaten/kota itu awalnya dimiliki oleh  PT. Perkebunan Nusantara (PTPN), yang diserahkan kepada Pemprov Maluku, dan kemudian oleh Pemrov Maluku menyerahkan kepada Pemrov Maluku Utara.

“Tanah itu tersebar di beberapa kabupaten/kota antara lain, 400 hektar di Kota Ternate, ada juga di Morotai dan sebagian di Halmahera tengah,” rinci Samsudin kepada wartawan, Kamis (08/04/2021).

Dijelaskan, saat penyerahan aset dari Pemrov Maluku ke Pemprov Maluku Utara tidak disertai dengan penyerahan peta lokasi. “Sehingga untuk mengetahui keberadaannya, pihak pemprov Malut berkordinasi dengan Asdatun Kejaksaan Tinggi (Kejati) serta Kepolisian agar  diidentifikasi supaya ada kejelasan,” terangnya.

Samsudin juga tidak menepis kemungkinan  lahan tersebut sekarang sudah dikuasai warga. Untuk memastikannya, Sekprov mengatakan pemerintah daerah akan meminta kejelasan kepada warga yang menempati tanah tersebut.

“Apakah mereka sempat membayar sebelum menempati, ataukah dianggap kosong kemudian ditempati. Kalau perlu kita hibahkan saja. Nanti kan lihat seperti apa keputusan yang terbaik,” pungkas Samsudin. (Sam-1)

Pos terkait