KPU Sula Jalani Sidang DKPP

Sanana, Haliyora

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia pukul 09.00 WIT, menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan teradu ketua komisioner KPU Sula, Jum’at (24/3/2021).

Bacaan Lainnya

Ketua dan komisioner KPU Sula dilaporkan telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh kantor pengacara Abd. Fataha Dkk. Sidang digelar secara virtual disiarkan langsung oleh laman resmi DKKP RI.

Dalam sidang pemeriksaan dugagan pelanggaran kode etik tersebut dipimpin oleh Dr. Ida Budhiati (Ketua Majelis/Anggota DKPP), Dr. Nam Rumkel (Anggota Majelis/ TPD Provinsi Maluku Utara unsur masyarakat), Safrina Rahma Kamaruddin (Anggota Majelis/ TPD Provinsi Maluku Utara Unsur KPU), Aslan Hasan (Anggota Majelis/ TPD Provinsi Maluku Utara Unsur Bawaslu)

Sidang kali ini majelis memeriksa anggota dan Ketua KPU kabupaten Kepulauan Sula sebagai teradu dengan pokok perkara Nomor : 32-PKE-DKPP/I/2021, 70-PKE-DKPP/II/2021, 86-PKE-DKPP/II/2021, dan 87-PKE-DKPP/II/2021.

Kuasa hukum pengadu, Kuswandi, menjelaskan empat pokok aduan yang dilaporkan yakni; 1) Aduan Nomor 32-PKE-DKPP/I/2021, para teradu memihak kepada salah satu paslon Bupati Kepulauan Sula yang masih berstatus PNS.

Para teradu juga diduga membocorkan nomor SK penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sula 2020 kepada Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain itu, teradu diduga tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 13 November 2020 terkait pelanggaran administrasi calon bupati, dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait Pungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, 02, 03, 04, 05 Desa Mangoli dan TPS 1 Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Pokok perkara selanjutnya nomor 70-PKE-DKPP/II/2021, disebutkan teradu yang tidak berkepastian hukum dan profesional dalam melakukan verifikasi syarat pencalonan pada salah satu calon Bupati Kepulauan Sula tahun 2020 nomor urut 3, yakni Fifian Adeningsih Mus sesuai surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor :814/SK/HK/09/2020/PN. Mks, tanggal 2 September 2020.

Para teradu juga  diduga tidak melaksanakan rekomendasi Nomor. 599/K.BAWASLU-KS/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 13 Desember 2020 perihal Pemungutan Suara Ulang di  enam TPS yakni di TPS 01, 02, 03, 04, 05, Desa Mangoli dan di TPS 01 Desa Waitulia, Kecamatan Mangoli Tengah, Kab. Kepulauan Sula.

Sementara itu Teradu I (Ketua KPU) diduga mengetahui mobilisasi pengumpulan E-KTP para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang dilakukan oleh petugas pemilu (KPPS) di TPS 08, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.

Yang ketiga, dalam perkara nomor 86-PKE-DKPP/II/2021 disebutkan teradu memberikan arahan bahwa tidak bisa dilakukan pergeseran surat suara sehingga dapat diwakilkan oleh salah satu anggota keluarga dari peserta pemilih penyandang disabilitas maupun orang sakit atau/ yang tidak bisa hadir untuk datang mencoblos di TPS.

Yang ke empat perkara Nomor 87-PKE-DKPP/II/2021,Para Teradu dilaporkan atas dugaan tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor : 597/K.BAWASLU-KS/ PM.05.02/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, 02, 03, 04,05,06 Desa Mangoli dan TPS 01 Desa Waitulia.

Kuasa hukum Termohon juga menyampaikan sidang putusan terhadap perkara dugaan kode etik ini akan dilanjutkan pekan depan. “Kami menunggu panggilan DKPP pekan depan pada sidang putusan perkara ini,” jelas Kuswandi

Selain itu, Kuswandi menambahkan bahwa upaya yang dilakukan saat ini agar ada efek jera bagi penyelenggara Pemilu di Kepulauan Sula ke depan

“Kami bermaksud memberikan efek jera, sehingga masyarakat Sula yang tergabung dalam penyelenggara pemilu bisa mewujudkan pemilu yang demokratis,” tutup Wandi. (Sarif-1)

Pos terkait