Dituntut Warga Soal Dana Desa, Ini Penjelasan Kades Labi-Labi

Maba, Haliyora

Pj Kepala Desa Labi-Labi Kecamatan Wasile Utara, Maskelon Totomo diminta segera menyelesaikan sejumlah pekerjaan tahun 2020 dan juga realisasi anggaran yang hingga kini belum juga terselesaikan, salah satunya pembangunan rumah layak Huni.

Bacaan Lainnya

Salah satu Warga desa Labi labi, Aprisal Kolong kepada wartawan media ini mengatakan pembangunan rumah layak huni sebanyak empat unit yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 188 juta,  baru satu unit yang rampung, tiga unit lainnya baru capai 95 persen.

“Total alokasi dana desa sebesar Rp 188 juta, baru satu unit yang selesai, sisanya tiga Unit baru mencapai 95 persen, karena jendela pintu belum selesai,” jelas Aprisal, minggu (28/02/2021).

Selain rumah layak huni, Pj. Kepala desa yang juga bendahara kecamatan diminta agar menyelesaikan sejumlah tunggakan biaya ganti rugi penebangan pohon kelapa sebesar Rp 33, 700,000 serta  biaya pengadaan 40 unit sensor kecil  sebesar Rp 97,400,000, yang belum direalisasi,” ungkap Aprisal.

Dikatakan,  BPD desa setempat  sudah beberapa kali menyurati Pj Kades tapi tidak dihiraukan, bahkan sekarang Pj. Kades Labi-Labi itu tidak diketahui keberadaannya.

Dikatakan, kades Labi-labi hampir setahun sudah tidak berkantor. ”Kalau dalam waktu dekat ini tidak ada penyelesaian, maka kami akan melakukan upaya hukum,” tandasnya..

Aprizal meminta DPMD dan Inspektorat Haltim  agar secepatnya melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana desa tersebut.

Terpisah, Pj Kepala Desa Labi-Labi, Maskelon Totomo saat dikonfirmasi mengatakan untuk pembangunan empat unit rumah tersebut sisanya bisa diselesaikan namun karena saat pembangunan berjalan terjadi perubahan item kegiatan yang disebabkan karena ada refocusing untuk  Covid-19.

“Begitu juga untuk ganti rugi penebangan pohon kelapa dan pengadaan sensor mini sebanyak 40 unit, itu semua dianggarkan melalui dana desa, tetapi saat perubahan item kegiatan itu hanya dilakukan sekdes dan beberapa BPD, jadi nanti saya cek lagi di sekdes dan bendahara, seperti apa perubahannya,” terang Maskelon.

Sementara itu, untuk memastikan item kegiatan yang belum diselesaikan di tahun 2020, dirinya mengaku tetap akan mempertanggungjawabkan.

“Kalau dong bilang jarang berkantor memang betul, karena di desa ada pro dan kontra, jadi saya hanya ikhtiar. Musyawarah desa kemarin saja saya tidak diperkenankan hadir dengan alasan itu tupoksi BPD,” pungkasnya. (RH-1)

Pos terkait