Pasal ‘Tapis-tapis’ UU Pilkada Ganjal PHP Halbar dan Halsel

- Editor

Rabu, 17 Februari 2021 - 09:11 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sidang Mahkamah Konstitusi, pembacaan putusan pilkada Maluku Utara

Sidang Mahkamah Konstitusi, pembacaan putusan pilkada Maluku Utara

Ternate, Haliyora

Majelis Makim Mahkamah konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) dengan agenda pengucapan atau ketetapan putusan, majelis hakim tidak menerima dalil permohoman pemohon dengan no perkara 09 Halmahera Selatan dan nomor perkara 108 Kabupaten Halmahera Barat 

Terpantau dari situs resmi MK,  ketua MK, Anwar Usman didampingi delapan anggota memutuskan bahwa perkara no 09 Halmahera Selatan dan 108 Halmahera Barat tidak memiliki kedudukan hukum

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Halsel sendiri Pemohon tidak memenuhi ambang batas pengajuan sengketa PHP sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, oleh karena itu menurut MK Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

BACA JUGA  MK Jadwalkan Sidang Putusan PHP Pulau Taliabu pada 16 Februari 2021

Sedangkan perkara nomor 108 Kabupaten Halbar, Majelis Hakim MK berpendapat tidak memiliki keyakinan bahwa dalil tersebut berpengaruh pada perolehan suara para pihak. Dengan demikian, terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan terhadap dalil lain, Mahkamah tidak mempertimbangkannya karena dalil dan alat bukti yang diserahkan tidak cukup menjadi pertimbangan untuk menyimpangi ketentuan pasal a quo.

Maka dari itu hakim majelis MK dalam amar putusan, mengadili dalam eksepsi, yang pertama menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenan dengan kedudukan hukum pemohon, beralasan menurut hukum, kedua menyatakan permohonan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan dalam pokok permohonan, kedua dalil permohonan dinyatakan tidak dapat diterima

BACA JUGA  Gugatan JOS Diterima, Pilkada Halut Ulang di 4 TPS

Keputusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan oleh sembilan hakim MK pada Rabu (10-02-21) dan diucapkan di sidang pleno MK terbuka secara umum pada hari Rabu (17/02/21). (Ichal-1)

Berita Terkait

Ratusan ASN Termasuk Mantan Plt Sekda Malut Dikembalikan ke Jabatan Semula
Ini Tren Kasus Korupsi di Indonesia Sepanjang 2023, Malut Masuk?
Bupati Fifian Adeningsih Mus Sempatkan Waktu Bertemu CJH Asal Sula di Embarkasi Makassar
Tiba di Embarkasi Makassar, Besok CJH Sula Menuju Tanah Suci 
Ini Daerah Pemasok Miras Terbesar ke Area Tambang di Halteng 2 Bulan Terakhir
Jamaah Calon Haji Tanpa Visa Dikenai Denda dan Dideportasi
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polda Malut Intens Gelar Patroli di Wilayah Ini
Sama-sama Kantongi Surat Tugas, Bupati Petahana Sula dan Kakaknya Disurvei Golkar
Berita ini 359 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 15:25 WIT

Ratusan ASN Termasuk Mantan Plt Sekda Malut Dikembalikan ke Jabatan Semula

Senin, 20 Mei 2024 - 13:16 WIT

Ini Tren Kasus Korupsi di Indonesia Sepanjang 2023, Malut Masuk?

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:34 WIT

Bupati Fifian Adeningsih Mus Sempatkan Waktu Bertemu CJH Asal Sula di Embarkasi Makassar

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:14 WIT

Suasana Khidmat Iringi Pelepasan Calon Jamaah Haji Oleh Bupati Halsel

Minggu, 19 Mei 2024 - 19:19 WIT

Ini Daerah Pemasok Miras Terbesar ke Area Tambang di Halteng 2 Bulan Terakhir

Sabtu, 18 Mei 2024 - 20:29 WIT

Jamaah Calon Haji Tanpa Visa Dikenai Denda dan Dideportasi

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:35 WIT

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polda Malut Intens Gelar Patroli di Wilayah Ini

Jumat, 17 Mei 2024 - 19:19 WIT

Sama-sama Kantongi Surat Tugas, Bupati Petahana Sula dan Kakaknya Disurvei Golkar

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!