Dinilai Tidak Transparan, Kepsek SMK Negeri 10 Kepsul Didemo

Sanana, Haliyora

Sejumlah organisasi mahasiswa yang menamakan diri Front Bersama, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sanana, Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) dan Masyarakat Desa Malbufa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul),  Senin, (15/2/2021).

Bacaan Lainnya

Massa aksi mendesak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Kepulauan Sula, Rasidin, S.Pd. 

Pasalnya, Kepala Sekolah SMK 10 itu disebut tidak transparan dalam mengelola dana BOS. Gaji Operator sekolah selama enam tahun disebut tidak dibayar. Gaji salah satu guru honor di SMK 10 juga belum dibayar selama enam bulan.

“Kepsek tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dana BOS, gaji operator sekolah selama enam tahun tidak terbayar, dan gaji salah satu guru honor juga belum dibayar selama enam bulan pada tahun 2018 lalu. Padahal, aturannya  50 persen dana BOS kan dibuka untuk pembayaran gaji guru honorer,”  beber Aludi Leko dalam menyampaikan orasi.

Tak hanya itu, Aludi juga menyebut bendahara sekolah tidak difungsikan kepsek, malah kepsek sendiri seakan merangkap menjadi bendahara. Kepsek juga dinilai lebih mengutamakan urusan proyek dan berbisnis, sehingga urusan-urusan sekolah diabaikan.

“Contoh, seragam sekolah dan dana bantuan PIP untuk siswa tidak diurus. Ini sudah berjalan jauh sebelum adanya pandemi Covid-19,” sambung Aludi.

Sementara dalam aksi tersebut,  Sekretaris Umum HMI Cabang Sanana, Fauzan Tidore membacakan tuntutan pendemo.

Ada empat tuntutan yang disampaikannya, yakni; 1) Mendesak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula untuk segara mengevaluasi penggunaan Dana Bos 2012-2020, Program Indonesia Pintar (PIP 2019-2020), dan Beasiswa Berkebutuhan Khusus dari tahun 2018-2020.

2) Mendesak kepada Gubernur Maluku Utara (Malut) melalui dinas Pendidikan Provinsi Malut untuk segera mengevaluasi kinerja kepala sekolah dan mengevaluasi penggunaan dana Bos 2012-2020, Program Indonesia Pintar (PIP 2019-2020), dan Beasiswa Berkebutuhan Khusus dari tahun 2018-2020 di SMK Negeri 10 Kepulauan sula desa Malbufa.

3) Mendesak kepada dinas pendidikan Provinsi Maluku Utara untuk segera mengganti kepala sekolah SMK Negeri 10 Kepulauan sula Desa Malbufa.

4) Mendesak kepada Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara khususnya Komisi II untuk segera mengevaluasi, memintai pertanggugjawaban kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Kepulauan sula desa malbufa selama 10 tahun terakhir sejak 2010-2020. Mendesak kepada Anggota DPRD Maluku Utara Dapil V untuk ikut mengawal sekaligus menyelesaikan masalah kepemimpinan kepala sekolah SMK Negeri 10 Kepulauan Sula.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula, Syawal Umanahu mengatakan akan menyampaikan tuntutan pendemo  kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

“Kami akan sampaikan masalah ini kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, karena  Cabang Dinas Dikbud Kabupaten Kepulauan Sula pada hakikatnya mendorong dan mendukung apa yang menjadi kehendak masyarakat, jadi kalau kepsek dinilai masyarakat tidak bekerja dengan baik kami akan melaporkan ke atasan,” ujar Syawal saat diwawancarai Haliyora, Senin (15/02/2021)

Syawal berharap agar para kepala sekolah SMA/SMK harus transparan dan akuntabel, serta mengatur manejemen untuk perkembangan pendidikan.

“Saya berharap para kepala Sekolah tingkat SMA/SMK di Kabupaten Kepulauan Sula, baik negeri maupun swasta transparan dan akuntabel dalam memenej satuan pendidikan yang ada, terutama terkait dengan hak-hak siswa dan guru honorer demi perkembangan pendidikan di daerah ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepsek SMK Negeri 10 saat dikonfirmasi Haliyora via telepon seluler beberapa kali tidak ditanggapi, dihubungi lewan pesan pun tidak dibalas hingga berita ini dipublis. (AT-1)

Pos terkait