Plt Kadis DKP Malut Akui keluarkan Izin Lokasi Perairan Pembuangan Tailing di Pulau Obi

Sofifi, Haliyora

Gubernur Maluku Utara disebut telah menerbitkan SK nomor: 52/DPMPTSP/Xl/2018 tentang Pembuangan Limbah Tailing di kawasan kepulauan Obi.

Bacaan Lainnya

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam From Perjuangan Rakyat Obi (FPRO) pada tanggal 18 Januari 2021 berujuk rasa menolak dan mendesak Gubernur mencabut SK tersebut.

Terkait SK Gubernur itu, Kepala dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara menyebut Gubernur tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SK Pembuangan limbah tailing. Karena semuanya sudah diatur oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI.

Sementara, ketika dikonfirmasi, pada Rabu (21/01/2020), Plt. Kadis Kelautan dan perikanan mengakui pihaknya telah mengeluarkan izin lokasi perairan pembuangan limbah tailing di Obi kepada PT. Trimegah Bangun Persada, salah satu perusahan tambang di Obi.

“PT. Trimegah Bangun Persada sudah memiliki izin lokasi pembuangan limbah tailing. “Izin mereka itu diperoleh  berdasarkan hasil kajian dari kami DKP dan SK-nya sudah keluar, sehingga sekarang mereka melakukan pekerjaan pemasangan pipa,” terangnya.

Abdullah Assagaf mengakui bahwa pembuangan limbah tailing ke laut dapat merusak ekosistim, namun dampak kerusakannya kecil, sehingga diberikan izin.

“Memang dapat merusak ekosistim, tapi dampak kerusakannya sangat kecil. Lagi pula kami hanya berikan izin selama dua tahun, sehingga kalau terjadi pencemaran atau kerusakan, maka akan dievaluasi, “terang Abdullah.

Ia menambahkan, setiap perusahaan tambang besar, ketika membangun pipa pembuangan tailing pasti memiliki pengamannya. “Jadi tidak serta merta membangun begitu saja,” terangnya.

Tentang SK Gubernur, Adullah mengaku tidak mengetahui. “soal SK Gubernur yang katanya sudah dikantongi PT. Trimegah Bangun Persada itu saya tidak tau,” pungkasnya (Sam-1)

Pos terkait