Soal Vaksin Corona, Komisi IV Deprov Malut Bakal Panggil Dinas Kesehatan

- Editor

Senin, 11 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, dr. Hariyadi Ahmad

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, dr. Hariyadi Ahmad

Sofifi, Haliyora

Hingga saat ini sebagian anggota DPRD Provinsi Maluku Utara masih mempertanyakan urgensi penyuntikan vaksin Covid-19 produksi Sinovac asal Tiongkok.

Bahkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, dr. Haryadi Ahmad, mengatakan dalam waktu dekat akan memanggil kepala dinas kesehatan untuk menjelaskan urgensi penyuntikan vaksin tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dalam waktu dekat komisi IV  Deprov akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan untuk menjelaskan tingkat urgensinya apa, sehingga mau melakukan vaksinasi, sementara belum ada rilis dari badan BPOM terkait dengan tingkat keamanan vaksin itu,” tandasnya, Senin (11/01/2020)

BACA JUGA  OKP di Haltim Lakukan Serangkaian Kegiatan Sambut Bulan Pemuda

Menurutnya, Pemerintah Provinsi melalui dinas kesehatan harus memastikan dulu tingkat keamanan vaksin sinovac berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM sebelum menyuntikkan ke masyarakat.

“Jadi harus ada izin dari BPOM dulu baru masyarakat divaksin, supaya masyarakat tidak ragu untuk disuntik. Ini yang lebih penting,” ujarnya.

Masih menurut Haryadi, bahwa pemerintah pusat mesti membuat kebijakan darurat vaksin, karena sudah distribusikan ke daerah sementara masih dipertanyakan dan masih dalam pemeriksaan BPOM. 

Karena tidak ada darurat vaksin,  sambung Haryadi, pihaknya mendesak pemerintah (dinas kesehatan) harus melakukan uji klinis terhadap vaksin yang sudah dikirim dari pusat sebelum didistribusikan ke kabupaten/kota.

BACA JUGA  Kalah di PTUN, Wali Kota Ternate Bakal Banding Terkait Pemberhentian Kadis PUPR

“Kami meminta pemerintah daerah segera lakukan pengujian klinisnya baru kemudian bisa didistribusikan. Kalau belum ada hasil uji klinis, ditahan dulu,” tandasnya.

Ia menyebut, ada sebagian orang tidak bisa disuntik vaksin Covid-19 itu seperti lansia, orang yang memiliki penyakitnya bawaan juga, anak-anak dan bahkan juga ibu-ibu hamil.

“Pertanyaannya kalau mereka tidak bisa disuntik lantas dengan cara apa sehingga kita bisa memberikan perlindungan, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kami akan panggil pihak dinas kesehatan untuk menjelaskan ini semua,” pungkasnya. (Sam-1)

Berita Terkait

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama
Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing
Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu
Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota
Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis ISDA Menang di Pilkada Sula
Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula
KUA-PPAS 2025 Belum Dibahas, Ada Apa dengan DPRD Pulau Taliabu
Komaruddin Tegaskan PDIP Siap Pecat Kader di Maluku Utara yang ‘Mbalelo’
Berita ini 512 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 10 November 2024 - 20:56 WIT

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama

Minggu, 10 November 2024 - 20:19 WIT

Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing

Minggu, 10 November 2024 - 19:50 WIT

Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu

Minggu, 10 November 2024 - 17:45 WIT

Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota

Sabtu, 9 November 2024 - 21:32 WIT

Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!