Ombudsman : Pelayanan Publik di Malut Kategori Merah

Ternate, Haliyora

Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakil Maluku Utara membahas Pelayanan Publik di Maluku Utara. Pertemuan berlangsung  di kantor Ombudsman, Kota Baru, Ternate Tengah, Jum’at (20/11/2020).

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi Satu DPRD Provinsi Malut, M. Ikbal Ruray mengatakan, komisi I mempunyai kepentingan dengan Ombudsman dalam hal kerjasama terkait dengan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelayanan publik di Provinsi Malut.

“Jadi nantinya DPRD dan Ombudsman setiap saat dapat bertemu untuk menyikapi keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Jadi kita akan selalu bertemu dan berkoordinasi sesuiai kebutuhan,” kata Ikbal.

Sementara Kepala Keasistenan Pemeriksaan  Ombudsman, Akmal Kadir saat diwawancarai Haliyora di ruang kerjanya, pada Jum’at (20/11/2020) mengatakan, pertemuan antara komisi I  DPRD Provinsi dengan Ombudsman untuk mengevaluasi pelayanan publik oleh pemerintah provinsi Maluku Utara dalam  tahun 2020. Mereka berkordinasi dan silahturahmi untuk membangun sinergisitas terkait dengan pengawasan pelayanan publik.

“Salah satu fungsi DPRD kan  pengawasan pelayanan publik. Begitu juga Ombudsman, jadi kordinasi dan dan sinergitas dua lembaga ini sangat diperlukan. Makanya kami sangat mengapresiasi kedatangan komisi I DPRD  untuk membahas  isu-isu dan konsep pelayanan publik ke depannya,” kata Akmal.

Lanjut Akmal, data pelayanan publik di Provinsi Malut dalam penilaian Ombudsman masih pada kategori merah, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita sebagai stacke holder untuk mendorong peningkatan pengawasan itu,” ungkapnya.

Akmal Menjelaskan, salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pelayanan publik di Maluku Utara adalah masalah anggaran,.

“Jadi dalam pertemuan tadi Ombudsmen minta DPRD memasukkan anggaran pelayanan publik di setiap instansi pemeritah pada APBD 2021,” pungkasnya. (Sam-1)

Pos terkait