Walikota Ternate Minta Kelurahan Secepatnya Masukkan LPJ DK

Walikota Ternate, Burhan Abdurahman

Ternate, Haliyora

Dana Kelurahan (DK) tahap II lima Kecamatan di Kota Ternate belum bisa dicairkan. Penyebabnya, laporan pertanggungjawaban tahap I belum dimasukkan. Padahal anggaran tersebut sudah tersedia di kas daerah Kota Ternate.

Bacaan Lainnya

Sementara waktu tersisa untuk melakukan pencairan anggaran tersebut tinggal satu bulan, lima Kecamatan yang belum memasukan laporan pertanggungjawaban adalah Kecamatan Ternate Selatan, Pulau Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Ternate Barat dan Kecamatan Pulau Hiri.

Walikota Ternate Burhan Abdurahman pada saat diwawancarai Haliyora. Senin (16/11) terkait dengan hal tersebut mengatakan, penggunaan dana kelurahan wajib disertai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaannya baru bisa dicairkan untuk tahap berikut.

“jadi kalau mereka tidak memasukkan laporan penggunaan anggaran sebelumnya, maka anggaran tahap berikut tidak bisa dicairkan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pada pencairan tahap kedua harus ada laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari tahap satu.

“untuk itu saya meminta kepada seluruh kelurahan untuk segera memasukan laporan pertanggung jawaban tahap satu, karena waktunya sisa satu bulan, dan batas cair itu sekitar tanggal 23 Desember,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Ternate Taufik Jauhar, saat diwawancarai haliyora, Kamis (12/11/20), menjelaskan, untuk pencairan DAK tahap II pihak Kecamatan segera memasukkan LPJ yang sudah diberikan oleh pihak kelurahan, tidak perlu menunggu semua Kelurahan.

“jadi misalnya dalam satu kecamatan ada 10 kelurahan, jika yang sudah memasukkan laporan sebanyak lima kelurahan, maka segera diteruskan ke BPKAD, tak perlu menunggu kelurahan yang lain,” terangnya. (Sam-Dr)

Pos terkait