Kerawanan Pilkada di Maluku Utara Kategori Menengah

- Editor

Rabu, 28 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, SH., MH

Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, SH., MH

Ternate, Haliyora

Sebelum tahapan Pilkada dimulai, ada dua Kabupaten di Maluku Utara yang menggelar pilkada serentak 2020 menempati urutan tertinggi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Penilaian ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dillaunching Bawaslu RI sebelum tahapan pilkada 2020 berjalan. Dua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Sula dan Halut. Hal itu menempatkan Maluku Utara masuk kategori daerah dengan IKP tertinggi.

Akan tetapi setelah adanya Pandemi Covid-19, Indeks Kerawanan Pemilihan direvisi dan Maluku Utara masuk kategori Menengah, bukan lagi tertinggi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini diungkapkan  ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin, SH., MH ketika di konfirmasi via telepon, Selasa (27/10/2020).

BACA JUGA  Kapal Bermuatan Kopra Nyaris Tenggelam di Perairan Haltim

“Soal IKP dari jauh hari sudah dirilis oleh Bawaslu RI , itu menjadi indeks kerawanan pilkada di 2020 dan di Maluku Utara paling tertinggi yaitu kepulauan Sula dan Halmahera Utara,” beber Muksin.

Akan tetapi, sambung Muksin, bukan berarti di daerah lain tidak berpotensi pelanggaran. Seperti sampai sekarang,  pelanggaran netralitas ASN paling tinggi di Haltim dan di Halsel.

Katanya, IKP hanya dilihat dari empat indikator, yakni kontestasi, partisipasi, penyelenggaraan dan kondisi sosial.

“Empat factor inilah yang dijadikan indikator sehingga Bawaslu RI menetapkan Sula dan Halut menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi,”ungkap Muksin.

BACA JUGA  Pemilih Milenial di Morotai Meningkat Pesat

Namun, sambungnya, ketika masuk di masa pandemi Covid-19, IKP di revisi kembali, Maluku Utara masuk di level menengah, tidak lagi tertinggi.

Selain Covid-19, kata Muksin, setelah Bawaslu RI melaunching IKP sebelum tahapan pilkada berlangsung itu, Bawaslu Provinsi dan seluruh jajaran pengawas pemilu pada semua tingkatan intens menjaga dan mengawasi setiap tahapan agar tidak terjadi pelanggaran.

“Setelah IKP di launching, untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran, maka pencegahan harus dilakukan, dan teman-teman di kabupaten kota sangat intens untuk melakukan pencegahan pelanggaran yang di maksud,”terangnya. (Ichal-1)

Berita Terkait

Fraksi NasDem Kritisi Pemda Halteng : Ada Pos Anggaran yang tak Efektif
Belasan Peserta di Kota Ternate Gagal Ikut Tes PPPK
UMK Kota Ternate Ditetapkan Rp 3.461.250
Gugat Pilkada Halteng, Kuasa Hukum Elang-Rahim Arteria Dahlan Soroti Dugaan Keterlibatan Pj Bupati dan Sekda
Akademisi : Tuntutan Jaksa KPK ke Terdakwa Muhaimin Syarif Sangat Tepat
Jaksa Lidik Dugaan Korupsi Anggaran Puskesmas di Kota Ternate
Moratorium Pemekaran Daerah Bakal Dicabut?
Pemprov Malut Optimis Investasi 2024 Lampaui Target
Berita ini 143 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 Desember 2024 - 20:59 WIT

Fraksi NasDem Kritisi Pemda Halteng : Ada Pos Anggaran yang tak Efektif

Rabu, 11 Desember 2024 - 18:25 WIT

Belasan Peserta di Kota Ternate Gagal Ikut Tes PPPK

Rabu, 11 Desember 2024 - 15:09 WIT

UMK Kota Ternate Ditetapkan Rp 3.461.250

Rabu, 11 Desember 2024 - 15:00 WIT

Gugat Pilkada Halteng, Kuasa Hukum Elang-Rahim Arteria Dahlan Soroti Dugaan Keterlibatan Pj Bupati dan Sekda

Rabu, 11 Desember 2024 - 14:07 WIT

Akademisi : Tuntutan Jaksa KPK ke Terdakwa Muhaimin Syarif Sangat Tepat

Berita Terbaru

Foto Ilustrasi Tes PPPK

Headline

Belasan Peserta di Kota Ternate Gagal Ikut Tes PPPK

Rabu, 11 Des 2024 - 18:25 WIT

Plt Kadisnaker Kota Ternate, Faizal Badaruddin

Headline

UMK Kota Ternate Ditetapkan Rp 3.461.250

Rabu, 11 Des 2024 - 15:09 WIT

error: Konten diproteksi !!