Kekerasan Terhadap Anak di Halsel Masih Rawan

- Editor

Kamis, 15 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ekretaris Dinas (Sekdis) PPPA-KB Halsel, Udin Umar & Kabid Advokasi Dan Perlindungan Anak Dinas PPPA-KB Halsel, Warda Bachmid

ekretaris Dinas (Sekdis) PPPA-KB Halsel, Udin Umar & Kabid Advokasi Dan Perlindungan Anak Dinas PPPA-KB Halsel, Warda Bachmid

Halsel, Haliyora

Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terbilang masih sering terjadi di tiap tahunnya.

Ini terlihat dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (PPPA-KB) Halsel terkait laporan pengaduan masalah kasus kekerasan perempuan dan anak di bawah umur, baik pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas (Sekdis) PPPA-KB Halsel, Udin Umar saat ditemui Haliyora di ruang kerjanya, Kamis (15/10/20).

Kata Udin, kasus kekerasan fisik di Halsel rata-rata kasus pencabulan dan pemerkosaan yang sering libatkan anak dibawah umur. Selain itu, pelaku sering melibatkan pihak keluarga dekat.

BACA JUGA  Dorong MK Maju Pilgub Malut, PKS Buka Peluang Berkoalisi dengan PDIP

Udin menuturkan, pada 2018 terdapat 18 kasus kekerasan anak di bawah umur, dan untuk 2019 terdapat 17 kasus. Sementara pada semester pertama Tahun 2020, terdapat tujuh kasus, diantaranya empat kasus pemerkosaan anak di bawah umur dan 3 kasus pemerkosaan yang korbannya perempuan dewasa

“Untuk kasus di 2020 belum tuntas nanti kita akan sampaikan datanya, yang jelas saat ini sudah ada beberapa kasus yang juga sedang ditangani,” ungkapnya.

Sosialisasi dimaksud untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran untuk tidak terjebak pada kasus seksual secara fisik hingga bisa merugikan anak maupun generasi muda di Halsel.

“Tahun 2021, kami akan membuka pelayanan masyarakat dengan rencana membentuk unit pelindungan perempuan dan anak sebagai UPTD unit pelaksana teknis dinas, agar lebih memudahkan pelayanan,”tuturnya.

BACA JUGA  Kekerasan Perempuan dan Anak di Halbar Masih Tinggi, Ini Penyebabnya

Dia berharap lembaga penegak hukum Kepolisian sebagai mitra, bisa selalu bekerja sama dalam melaporkan setiap kasus pemerkosaan, pencabulan, KDRT maupun masuk unsur pidana, sehingga korbannya mendapatkan pembinaan.

Kabid Advokasi Dan Perlindungan Anak Dinas PPPA-KB Halsel, Warda Bachmid menambahkan bahwa pihaknya terkendala dalam pendataan kasus tersebut. Ini lantaran banyak pihak keluarga korban yang merasa takut untuk membuat aduan.

“Harusnya jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, masyarakat di desa tidak perlu merasa takut untuk melapor ke kami,”ujarnya. (Asbar-2)

Berita Terkait

Soal Utang DBH, DPRD Morotai Kompak Siapkan Langkah Politik
Terungkap Fakta Baru di Balik Kematian Tahanan Lapas Kelas IIB Sanana
KOPRA Ungkap Dugaan Keterlibatan Anggota DPRD Halut Dalam Gurita Bisnis Hilirisasi Kelapa
Pendapatan Daerah Pulau Morotai 2026 Dirancang Turun
Kuota Haji Halteng Dipangkas Drastis, DPRD Siap Mengadu ke Pusat
Ungkap Kebakaran Asrama Haji Malut, Polres Ternate Gandeng Tim Labfor Polda Sulut
Kasus Kematian Tahanan Lapas Kelas IIB Sanana, Jaksa Lempar Bola ke Hakim
Polres Taliabu Tekankan Edukasi saat Operasi Zebra 2025, Pelanggar Lalu Lintas Ditertibkan Tanpa Biaya 
Berita ini 209 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 November 2025 - 20:08 WIT

Soal Utang DBH, DPRD Morotai Kompak Siapkan Langkah Politik

Selasa, 18 November 2025 - 19:55 WIT

Terungkap Fakta Baru di Balik Kematian Tahanan Lapas Kelas IIB Sanana

Selasa, 18 November 2025 - 19:38 WIT

KOPRA Ungkap Dugaan Keterlibatan Anggota DPRD Halut Dalam Gurita Bisnis Hilirisasi Kelapa

Selasa, 18 November 2025 - 18:05 WIT

Pendapatan Daerah Pulau Morotai 2026 Dirancang Turun

Selasa, 18 November 2025 - 17:58 WIT

Kuota Haji Halteng Dipangkas Drastis, DPRD Siap Mengadu ke Pusat

Berita Terbaru

Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Risky.

Headline

Soal Utang DBH, DPRD Morotai Kompak Siapkan Langkah Politik

Selasa, 18 Nov 2025 - 20:08 WIT

Wabup Morotai serahkan rancangan KUA PPAS 2026 k,e DPRD, Selasa (18/11/2025).

Headline

Pendapatan Daerah Pulau Morotai 2026 Dirancang Turun

Selasa, 18 Nov 2025 - 18:05 WIT

error: Konten diproteksi !!