Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 25 Sep 2020 14:31 WIT ·

Gara-gara Multiyears, Pembahasan APBD Kota Ternate 2021 ‘Tagantong’


					Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Fahri Badar Perbesar

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Fahri Badar

Ternate, Haliyora.id

Komisi III DPRD Kota Ternate Terpaksa menskorsing rapat pembahasan KUA-PPAS bersama mitranya Dinas PUPR sampai waktu yang tidak ditentukan.

Rapat tersebut membahas anggaran empat proyek Multiyears (MY) yakni proyek pembangunan Gamalama Plaza Modern, Reklamasi Salero Dufa-Dufa, Reklamasi pantai Kayu Merah-Kalumata sebelah Utara, dan Reklamasi Pantai Kayu Merah-Kalumata bagian Selatan

Rapat itu diskorsing lantaran dalam pembahasan ada perbedaan estimasi sisa pembayaran proyek Multiyear antara Komisi III DPRD dan Dinas PUPR Kota Ternate.

Seperti dijelaskan wakil ketua komisi III DPRD Kota Ternate Fahri Badar kepada wartawan, Kamis (24/09/2020) bahwa dalam rapat kerja bersama PUPR membahas KUA-PPAS, khusus menyoroti anggaran proyek Multiyears.

Dijelaskan, Ada empat proyek Multiyears 2019-2021 yakni Reklamasi pantai Salero-Dufa-Dufa, Reklamasi Pantai Kayu Merah-Kalumata Bagian Utara, Reklamasi pantai Kayu Merah-Kalumata Bagian Selatan dan Pembangunan Pasar Gamalama Plaza Modern.

Total pagu empat Proyek MY itu, kata Fahri sebesar Rp 204.202.000.000 dengan rincian, Pagu Anggaran proyek Reklamasi Pantai Salero-Dufa-Dufa sebesar RP 30 miliar, Reklamasi Pantai Kayu merah-Kalumata Bagain Utara sebesar RP 35 miliar, Reklamasi pantai Kayu merah-Kalumata Bagian Selatan sebesar Rp 69.202.000.000, dan Pembangunan Gamalama Plaza Modern dengan pagu Rp 70 miliar.

DPRD dan Pemkot sepakati pembayaran proyek MY dimulai sejak APBD Tahun 2019-2021 (Tiga tahun).

Dalam kesepakan itu juga disebutkan pembayaran tahap pertama untuk Reklamasi pantai Salero-Dufa-dufa sebesar Rp 10 miliar di tahun 2019 namun Pemkot hanya membayar Rp 4.433.821.050 pada tahun 2019 kemudian disusul luncuran sebesar Rp 4.036.178.950 dan pada APBD 2020 Pemkot membayar Rp 6.250.000.000, sisa Rp 14.558.807.000 dari pagu anggaran Rp 30 miliar

Hal yang hampir sama terjadi pada proses pembayaran proyek Reklamasi Pantai Kayu merah-Kalumata Bagian Utara. Disebutkan kesepakatan DPRD dan Pemkot pembayaran tahap pertama tahun anggaran 2019 sebesar Rp 10 miliar, namun realisasi di tahun itu hanya Rp 5 miliar dan pembayaran selanjutnya dikucurkan melalui APBD Tahun 2020 sebesar Rp 13.347.560.136, tersisa pembayaran Rp 12.224.717.000 dari pagu anggaran Rp 35 miliar.

Begitu pula proses pembayaran proyek Reklamasi Pantai Kayu merah-Kalumata Bagian Selatan. Disepakati pembayaran tahap pertama pada APBD 2019 sebesar Rp 25 miliar namun realisasinya hanya RP 10.253.214.043, kemudian dilakukan luncuran sebesar RP 9.746.705.957, dan sisa Rp 36.384.707.984 dari pagu anggaran Rp 69.202.000.000.

Sementara untuk proyek pembangunan Pasar Gamalama Plaza Modern dengan pagu anggaran Rp 70 miliar disepakati untuk dibayar pada tahun 2019 sebesar Rp 30 miliar, namun hanya direalisasikan sebesar 10.403.555.400 disusul dengan luncuran sebesar Rp 14.596.444.600, serta pembayaran melalui APBD Tahun 2020 sebesar Rp 10 miliar sehingga sisa pembayaran sebesar Rp 26.857.836.000.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka total sisa pembayaran empat proyek MY sebesar Rp 90 miliar lebih.

Semntara dalam hitungan Komisi III DPRD sebaimana tercantum dalam dokumen KUA-PPAS APBD 2021, sisa pembayaran empat proyek MY tersebut hanya sebesar Rp 65 miliar lebih. Dengan demikian terdapat selisih sekitar Rp 24.724.717.000

“Sisa pembayaran sebesar Rp 65 miliar lebih menurut perhitungan DPRD itu sudah disepakati untuk diakomodir dalam APBD 2021, tetapi yang menjadi perdebatan hingga rapat diskorsing adalah angka Rp 24 miliar lebih itu, mau masuk APBD Perubahan 2020 atau APBD Induk 2021. Sedangkan dalam aturan, proyek MY harus selesai sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir, termasuk pembayarannya,”jelas Fahri. (Sam-1)

Artikel ini telah dibaca 133 kali

badge-check

Editorial Team

Baca Lainnya

Walikota Ternate Soal Status Lahan Mangga Dua Utara : Fungsi Kita Terbatas

15 Agustus 2022 - 15:25 WIT

Jabatan Kepsek SDN 56 Kota Ternate Dalam Waktu Dekat Bakal Terisi

15 Agustus 2022 - 15:00 WIT

DPRD Tikep Setujui 3 Ranperda

15 Agustus 2022 - 14:05 WIT

Wao…! Puluhan Miliar Proyek Fisik di Biro Kesra Malut Milik Pokir DPRD

15 Agustus 2022 - 13:57 WIT

Kadisperindag Akui Puluhan Lapak di Kota Baru Ternate Tak Berizin

15 Agustus 2022 - 13:54 WIT

Pemda Halsel Rancang ‘Pinjam Doi’ ke SMI Senilai Rp 400 Miliar

15 Agustus 2022 - 13:51 WIT

Trending di Headline
error: Content is protected !!