Celoteh Calon Pilkada, Abujan Bakal Ditindak Tegas PT. NHM

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Pernyataan General Menejer (GM) PT. Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM) Abujan Abd Latif, yang menyoroti ijazah bakal calon Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik disesalkan pihak Manajemen PT. Indotan Halmahera Bangkit. PT. Indotan Halmahera Bangkit sendiri adalah pemilik saham mayoritas PT. NHM.

Bacaan Lainnya

Ungkapan kekesalan disampaikan perwakilan Manajemen PT. Indotan Halmahera Bangkit, pemegang 75 persen saham NHM, Amin Anwar. Ia menandaskan, setiap karyawan PT. NHM wajib menaati PKB (Perjanjian Kerja Bersama) perusahaan. Salah satu isi perjanjian yang harus dipatuhi adalah setiap karyawan tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis.

Menurut Amin, pernyataan yang disampaikan Abujan Abd Latif itu, meskipun dilontarkan secara pribadi, tetapi sebagai karyawan senior dengan jabatan penting di NHM, maka secara otomatis menyeret NHM.

Katanya, Sebagai korporasi, PT. NHM fokus untuk membangun hubungan baik dan mencari sahabat dan kawan sebanyak-banyaknya. Tidak ingin mencari musuh, karena itu pernyataan yang menyinggung siapa pun apalagi sudah masuk pada ranah politik harus dihindari.

“Itulah maka PT. NHM melarang karyawannya untuk terlibat dalam politik praktis,”imbuhnya.

Untuk itu, kata Amin, terkait pernyataan Abujan Abdul Latif tersebut, pihaknya sudah membentuk tim investigasi internal HRD untuk menyelidiki pernyataan Abujan sebagai GM PT. NHM.

“Dan jika pernyataan GM PT. NHM Abujan Abdul Latif terbukti melanggar PKB, maka pihak menejemen akan berikan sanksi keras,” tegas Amin Anwar via telpon genggam kepada wartawan Haliyora.com, Sabtu (19/09/2020).

Di akhir penjelasannya, Amin berharap ke depannya tidak ada lagi kasus seperti dilakukan Abujan itu.

“Saya Harap ini yang pertama dan terakhir. Saya harap semua karyawan dan kontraktor PT. NHM untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Apalagi dalam masa pilkada seperti sekarang ini,”tandas Amin mengingatkan.

Ia juga mengancam keras karyawan yang terlibat politik praktis. “Saya tegaskan, Karyawan yang terlibat politik praktis akan ditindak tegas sesuai peraturan perusahaan tanpa pandang bulu,”pungkasnya

Amin Anwar sendiri adalah Kepala HRD (Human Resorce Departement), departemen yang mengurusi mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan karyawan. (Jae-1)

Pos terkait