DPRD dan AMPH Sepakati Pembangunan Dermaga Pulau Hiri Masuk APBD Perubahan 2020

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Pemerintah Kota Ternate, pada Kamis, 03 September 2020 siang menyampaikan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan APBD Perubahan Tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Momen itu digunakan Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPH) berserta camat dan lurah untuk kembali menyuarakan tuntutan mereka kepada DPRD untuk mengawal MoU antara AMPH dan Pemkot Ternate yang ditandatangani beberapa waktu lalu terkait pembangunan dermaga Hiri.

Dalam kesempatan hearing dengan DPRD, AMPH meminta wakil rakyat mengawal tuntutan mereka agar anggaran pembangunan dermaga Hiri terakomodir dalam APBD Perubahan Tahun 2020.

Hal itu dibenarkan Ketua Komisi III DPRD Anas U. Malik, saat diwawancarai di kantornya usai hearing.

Anas mengatakan, DPRD sesuai fungsinya akan melakukan pengawasan terhadap pemerintah terkait dengan penandatanganan Momerandum of Anderstending (MoU) itu.

Anas menjelaskan, bentuk pengawasan pertama adalah melalui pengesahan KUA-PPAS yang disampakan pemkot. Jika anggaran pembangunan Dermaga Hiri tidak terakomodir dalam KUA-PPAS maka DPRD tidak menandatangani (mengesahkan) APBD Perubahan.

“Tadi teman-teman yang ada di komisi I dan Komisi III menyampaikan sikap untuk pengawasan MoU pemerintah dan masyarakat Pulau Hiri. Kebetulan hari ini Pemkot menyampaikan KUA-PPAS, jika MoU itu tidak diakomudir dalam KUA-PPAS , maka dipastikan semua fraksi tidak akan mengesahkan APBD Perubahan 2020,”ujar Anas.

Untuk itu, lanjut Anas, Tim Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat mengakomodir rencana anggaran Pembangunan Dermaga Hiri dalam KUA-PPAS.

Anas merinci, Rencana Anggaran Pembangunan dermaga Hiri yang disepakati antara lain pembuatan break water dan pengerukan ada di KUA-PPAS Dinas PUPR, sementara pembangunan fisik dermaga dan ruang tunggu masuk di Dishub.

Terpisah, Kordinator AMPH Wawan Ilias mengatakan AMPH akan terus mengawal sampai pembangunan dermaga Hiri terealisasi.

“Tadi kita buat kesepakatan MoU dengan DPRD untuk mengawal realisasi pembangunan dermaga Hiri. Kalau tidak diakomudir maka kita akan boikot aktivitas pemerintahan dan Pilkada,”ucap Wawan bernada ancaman. (Sam_1)

Pos terkait