“Ancam” Pemkot, DPRD Ternate Dorong Hak Angket Galian C

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Sejak pandemi Covid-19, kisruh Galian C di Kota Ternate tak lagi terdengar. Kini DPRD mulai bersuara lagi. Tak tanggung-tanggung, wakil rakyat akan mendorong penggunaan Hak Angket.

Bacaan Lainnya

DPRD mendorong penggunan Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan Pemerintah Kota Ternate tentang izin Galian C, karena kebijakan Pemkot dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy mengatakan, DPRD sudah dua kali merekomendasikan kepada Pemkot untuk meninjau kembali Izin usaha pertambangan Galian C. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan dari Pemkot.

“DPRD kan sudah dua kali merekomendasikan kepada pemkot untuk meninjau kembali izin usaha galian C itu, tapi sampai sekaranag tidak ada kejelasan. Makanya kita dorong menggunakan hak angket. Dan ini diserahkan kepada masing-masing fraksi DPRD,”tandas Muhajirin, Senin (31/08) di kantornya.

Terpisah, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Mubin A Wahid, menuturkan, jika kepala daerah mengambil langkah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kepentingan umum serta kebijakannya berdampak terhadap kepentingan umum, maka DPRD dapat menggunakan Hak Angketnya.

“Jadi kalau lurus kita dukung, kalau tidak kita perbaiki. PPP sudah tegas dari dulu, bahwa Pemerintah Kota Ternate melanggar peraturan perundang-undangan, jadi sangat tepat kalau sekarang kita dorong hak angket,” tegas Mubin.

Sementara, Ketua Fraksi Demokrat, Junaidi Bahrudin menambahkan, dalam Tata Tertib DPRD mengatur tentang kesesuaian permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan menggunakan instrumen pengawasan, yaitu hak angket dan itu diserahkan kepada masing-masing fraksi.

Masing-masing fraksi, sambung Junaidi, akan memberikan persetujuan penggunaan hak angket dengan menandatangani surat persetujuannya. Hak angket dapat dilaksanakan apa bila disetujui maksimal lebih lima anggota DPRD atau lebih dari dua fraksi.

“Jadi dua fraksi mendukung atau lebih dari lima anggota DPRD berarti hak angket bisa dilaksanakan,” jelas Junaidi.

Ia menambahkan, Fraksi Demokrat masih meminta masukan dari seluruh anggota Fraksi. “Apakah nanti disetujui menggunakan hak angket atau menolak, nanti kita lihat,” pungkas Junaidi. (Sam)

Pos terkait