Diduga Palsukan Dokumen, Tim Muhdi-Gazali Dimintai Klarifikasi Oleh Panwascam Ternate Utara

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Tahapan Verifikasi Faktual perbaikan dokumen dukungan terhadap pasangan calon (paslon) jalur perseorangan pilwako Ternate akan berakhir hari ini, Minggu, 16 Agustus 2020.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, pada Sabtu (15/08/2020) kemarin Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kota Ternate Utara memanggil sejumlah Liaison Officer (LO) untuk dimintai keterangan (klarifikasi) terkait dugaan pemalsuan dokumen dukungan paslon jalur perseorangan Muhdi B. Hi. Ibrahim-Gazali Westplat (Muhdi-Gazali).

Ada 13 Liaison Officer (LO) yang diundang Panwascam Ternate Utara, tapi hanya lima orang yang hadir memberikan keterangan.

Seperti disampaikan Ketua Panwascam Kota Ternate Utara, Putri Nurdiana Jailan, Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) yang melakukan pengawasan Verifikasi Faktual (Verfak) Tahapan Perbaikan sejak 9-14 Agustus menemukan 46 dokumen dukungan yang bermasalah, atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari 605 dokumen dukungan yang diverifikasi. Total dokumen dukungan yang akan diverifikasi sebanyak 2.805.

Ia menjelaskan, 46 dukungan bermasalah tersebut terdiri dari 26 orang pemilik KTP yang diketahui telah meninggal dunia, 14 orang menyatakan tidak mendukung dibuktikan dengan menandatangani Form BA.5-KWK, satu orang PNS, dan lima orang penyelenggara yang terdiri dari Panwascam, PPL, PPK, PPS dan PPDP.

“Meskipun ini data sementara, namun hasil verfak tahap perbaikan data sementara, jajaran kami menemukan 26 pemilik KTP tapi orangnya sudah meninggal dunia, 14 orang tidak mendukung dibuktikan dengan menandatangani Form BA.5-KWK, satu orang PNS, dan lima orang penyelenggara yang terdiri dari Panwascam, PPL, PPK, PPS dan PPDP. Makanya hari ini (Sabtu kemarin, red) kami undang 13 LO untuk mengklarifikasi temuan tersebut , tapi hanya 5 orang yang datang. Sisanya nanti kami undang lagi,” jelas Putri, Sabtu (15/08/2020) di Kantor Panwascam Ternate Utara.

Meski ada temuan, namun data tersebut masih data awal sehingga Panwas belum memasukan data pencermatan yang dikroscek oleh PPS dan PPL dengan dukungan Form B.1.1-KWK tahap awal. Sebab kata dia, dalam ketentuan syarat dukungan tidak boleh pendukung memberikan dukungan dua kali kepada calon perseorangan karena itu disebut dukungan ganda.

“Tapi itu kan data real dari jajaran pengawas kelurahan yang melakukan pengawasan secara langsung saat verfak,”tandasnya.

Senada, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Panwascam Kota Ternate Utara Revelyno M. Hitiyaubessy menjelaskan, hasil klarifikasi hari ini terdapat beberapa nama yang telah meninggal dunia sejak satu tahun lalu. Dan pemanggilan terhadap LO untuk mengklarifikasi temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.

“Dasar pemanggilan klarifikasi ini berdasarkan hasil pengawasan di lapangan,” ujar Revelyno, Sabtu (15/08/2020).

Ia menyebutkan, pemanggilan kepada LO itu sesui dengan Peraturan bawaslu no 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Sementara Kordinator Devisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panwascam Ternate Utara, Isra Seraju menjelaskan, dugaan pemalsuan dokumen itu, pihaknya akan melakukan kajian hukum terlebih dahulu.

Hal tersebut kata Isra diatur dalam pasal 185 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bagi bakal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur yang menggunakan jalur perseorangan.

Disebutkan, setiap orang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana di atur dalam uu dengan sanksi 36-72 bulan kurungan, atau denda Rp 36-72 juta,”

“Tapi nanti setelah kami kaji dan kemudian terdapat unsur pelanggaran atau pemalsuan dokumen makan kami akan tindak lanjut ke Bawaslu Kota,”ujar Isra mengakhiri. (Jae)

Pos terkait