Pemkot Ternate Terima LHP dari BPK

  • Whatsapp
BPK RI Perwakilan Maluku Utara Menyerakan LKPD TA 2019 kepada Pemkot Ternate (foto: Samsudin/Haliyora.com)

Ternate, Haliyora.com

Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 kepada Pemerintah Kota Ternate, Selasa (21/07/2020).

Bacaan Lainnya

Pemkot Ternate adalah pemda terakhir yang menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara.

“Dengan penyerahan LHP Kota Ternate pada hari ini, maka seluruh laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah atas LKPD TA 2019 di Maluku Utara telah disampaikan kepada masing-masing Pemda,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Hermanto kepada wartawan usai penyerahan LHP di kantornya.

Penyerahan LHP atas LKPD Kota Ternate TA 2019 diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP oleh Kepala Perwakilan, Hermanto, dilanjutkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Sudamo Taher, S. Pdi, dan Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman di kantor BPK RI Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Selasa (21/7/2020).

Hermanto menyampaikan, pemeriksaan atas LKPD Kota Ternate melalui proses pembahasan yang cukup panjang, karena adanya prosedur klarifikasi angka-angka yang disajikan dalam laporank keuangan yang harus disepakati bersama antara BPK dengan Pemerintah Kota Ternate.

“Validitas angka yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi kebutuhan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate, sehingga laporan keuangan dapat menjadi bahan pengambilan keputusan,” kata Hermanto.

Selain menyampaikan opini atas laporan keuangan lanjut Hermanto, BPK juga meyampaikan permasalahan kelemahan SPI dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ternate.

Mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah wajib melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban atau memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini,”jelasnya. (Sam)

Pos terkait