Sultan Tidore: Pertambangan Belum Dikelola dengan Baik

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Aktivitas beberpa perusahan tambang di Maluku Utara akhir-akhir ini mendapat sorotan.

Bacaan Lainnya

Masyarakat lingkar tambang sering melakukan demo menuntut hak-haknya, kerap direspon pihak perusahaan dengan cara kekerasan.

Di Halut misalnya, saat masyarakat melakukan demo mempertanyakan hak-hak masyarakat lingkar tambang kepada PT. NHM, pihak perusahan mengerahkan aparat untuk membubarkan masa aksi. Benturan antara pendemo dengan aparat keamanan tak dapat dihindari, sehingga dilaporkan terjadi korban di pihak pendemo. Peristiwa itu menjadi soratan luas publik Maluku Utara. Bahkan anggota DPD RI dapil Maluku Utara, Husen Alting Syah ikut bersuara.

Ketika diwawancarai wartawann, pada Kamis (09/07/2020) di Kantor walikota Ternate, Husen Alting mengatakan, sebenarnya banyak masalah terkait aktifitas perusahan tambang di Maluku Utara yang perlu diselesaikan pemerintah daerah.

“Mulai dari ijin, penguasaan lahan, dan dampak lingkungan serta hak-hak masyarakat lingkar tambang. Itu yang membuat masyarakat lingkar tambang melakukan demonstrasi, seperti di Halut dan Haltim terjadi beberapa hari yang lalu itu,”ujarnya.

Menurut Husen, pertambangan di Maluku Utara tidak diurus dengan baik oleh Pemerintah Provinsi.

“Secara pribadi saya melihat Pertambangan di Maluku Utara saat ini tidak di urus secara baik oleh Pemerintah, sehingga terjadi kerusakan alam dan pencemaran lingkungan di mana-mana,”ungkap Husen.

Selain kerusakan alam, Husen Alting yang juga Sultan Tidore itu menyoroti kepemilikan lahan.

Katanya, pihak perusahan sering melakukan penyerobotan lahan pemukiman. Padahal menurut dia, tanah itu dia tidak berdiri sendiri, ada tuannya.

“Menurut saya tanah itu dia tidak berdiri sendiri, dia punya tuan. sehingga tidak boleh orang yang baru datang langsung dengan semena-mena menyerobot kemudian membuat aktifis atas nama dia atau perusahannya di atas areal yang dulu dijaga oleh nenek moyang kita di Maluku Utara,” tandas Husain.

Terkait masalah lahan, kata Husain harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi terkait dengan pertanahan.

Menurut dia, pihak pertanahan tidak boleh semena-mena mengeluarkan sertifikat, walaupun sertifikat itu memberikan kemudahan, tetapi peruntukannya harus dilihat.

“Jangan sampai alam juga ikut rusak, jadi sebelum dikeluarkan sertifikat harus ada komponen lain yang menyertai lebih dulu seperti analisis dampak lingkungan seperti apa, kalau memungkinkan baru sertifikat itu di keluarkan itu yang menjadi catatan,”ujarnya.

Anggota DPD RI itu juga meminta Gubernur untuk menertibkan perijinan pertambangan agar operasional tambang tidak serampangan.

“Alam ini ada dia punya pemilik, negeri ini juga ada pemilik, katakan kepada Gubernur bahwa saya yang mengatakan ini,”tandas Husain.

Masih terkait masalah operasi perusahan tambang di Maluku Utara, Husen mengatakan, sudah menyampaikan kepada rekan sesama anggota DPDRI dapil Maluku Utara, Namto H. Roba, karena Namto berada di Komite II membidangi Pertambangan.

“Saya sudah sampaikan kepada Namto H Roba, karena dia di Komite yang membidangi pertambangan, saya meminta agar pak Namto melakukan kunjungan ke Maluku Utara untuk memantau langsung aktvitas Perusahan tambang yang ada,”pungkas Husen. (Sam)

Pos terkait