DPRD Ternate ‘Kawal’ Lelang Jabatan, Pemkot Buka Ulang Pendaftaran

  • Whatsapp
Kepala BKD Kota Ternate, Yunus Yau (foto : Samsudin/Haliyora.com)

Ternate, Haliyora.com

Komisi 1 DPRD Kota Ternate melakukan kunjungan di Kantor Walikota Ternate. Kunjungan Kerja (Kuker) Komisi I DPRD pada, Rabu (08/07/2020) untuk meminta keterangan dan informasi terkait seleksi (lelang) jabatan di lima SKPD pada lingkup pemkot Ternate. Jabatan yang dilelang itu adalah jabatan eselon II, III, dan IV.

Bacaan Lainnya

Selain itu, Komisi I juga mempertanyakan mutasi Sembilan ASN yang sempat heboh di masyarakat.

Terkait seleksi atau lelang jabatan, Wakil ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Jainul Rahman mengatakan, Komisi I ingin memastikan bahwa proses seleksi atau lelang jabatan itu tidak ada interfensi politik, mengingat pelaksanaannya bertepatan dengan tahapan pilwako.

“Makanya kita ingin agar proses seleksinya transparan. Tim seleksinya juga harus orang-orang yang berintegritas, dan professional dan benar-benar bekerja sesuai dengan koridor Perundang – undangan yang berlaku, agar mereka yang diseleksi dan dinyatakan lulus itu sesuai kepangkatannya, juga bagaimana kriteria penilaian ”ujar Jainul, Rabu (08/07/2020).

Jainul mengatakan, dalam pertemuan dengan Kepala BKD Kota Ternate, Yunus Yau, pihaknya mendapat keterangan dan penjelasan yang konferhensif terkait proses lelang jabatan maupun pemutasian sembilan ASN di lingkup Pemkot Ternate.

Termasuk juga tim seleksi yang katanya melibatkan akademisi terdiri dari dua orang rektor.

“Pa Yunus sudah menjelaskan secara detail dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga percaya dengan integritas para rektor yang masuk dalam tim seleksi,”ungkap Jainul.

Terpisah, dikonfirmasi awak media, Rabu (08/07/2020) di Kantor Walikota Ternarte, Kepala BKD Kota Ternate, Yunus Yau, menjelaskan, kunjungan Komisi I DPRD utnuk mengkonfirmasi tentang proses pelaksanaan seleksi atau lelang jabatan dan mutasi sembilan ASN yang sempat heboh.

“Ada dua hal yang ingin diketuhui Komisi I DPRD dalam kunjungan kali ini yaitu pertama soal lelang jabatan di lima SKPD yakni Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Pemberdayaan Perempuan, Nakentras dan Lingkungan Hidup. Ke dua, soal mutasi sembilan ASN,” ujar Yunus.

Terkait seleksi atau lelang jabatan, kata Yunus, pihaknya sudah melaksanakan proses tahap pertama yakni pendaftaran peserta, namun pendaftaran di sesi pertama hanya lima orang yang mendaftar, sehingga waktu pendaftaran ditambah untuk sesi kedua.

“Mestinya lima jabatan itu peserta seleksinya masing-masing empat orang. Jadi dikali empat berarti 20 orang. Itu kalau dalam kondisi normal. Tetapi sekarang ini kan lagi pendemi, maka sesui Surat Edaran Menpan nomor 52, itu dua orang per OPD saja sudah cukup, sedangkan yang mendaftar baru sembilan orang makanya mulai hari ini di buka kembali selama tiga hari sampai tanggal 10 dan sudah dua orang mendaftar lagi jadi sudah bisa dilanjutkan ke tahap berikut,”ungkap Yunus.

Sementara terkait pemutasian sembilan ASN, Yunus menjelaskan ia sudah mejelaskan kepada Komisi I bahwa dirinya dan Sekot dipanggil Bawaslu, dan dari hasil pemeriksaannya, Bawaslu tidak menemukan ada pelanggaran.

Yang dilarang oleh UU ASN adalah pemutasian pejabat struktural dan Fungsional, karena mereka harus dilantik, bukan dimutasi. Pejabat struktural itu terdiri dari pimpinan tinggi atau Eselon II, pejabat Administrasi Eselon IIl dan pejabat Pengawas eselon IV. Sedangkan pejabat fungsional yaitu Kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas.

“ke lima jabatan ini harus dilantik, yang kita pindahkan kemarin adalah orang-orang pelaksana staf biasa,” tutup Yunus. (Sam)

Pos terkait