Demi Rakyat, Komisi III DPRD Haltim Adukan PT. ARA ke ESDM Malut

  • Whatsapp
Ketua Komisi III DPRD Haltim Slamet Priyatno (foto : Rais)

Ternate, Haliyora.com

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Rabu (8/7/2020) melakukan pertemuan dengan Kapala Dinas Pertambangan dan ESDM Malut, Hasim Daeng Barang.

Bacaan Lainnya

Pertemuan yang berlangsung di Royal Resto tersebut terkait dengan aktivitas PT. Alam Raya Abadi (ARA) di Haltim.

Perusahan tambang nikel itu selama beroperasi dinilai bukan hanya tidak patuh terhadap aturan lingkungan, tetapi juga mengabaikan kewajibanya terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat lingkar tambang.

Hal tersebut diungkapkan ketua Komisi III DPRD Haltim Slamet Priyatno kepada wartawan usai pertemuan, Rabu (08/07/2020).

Ia mengatakan, rombongan Komisi III itu sengaja datang ke Ternate untuk menyampaikan keluhan masyarakat lingkar tambang tentang tanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang tak kunjung diberikan.

“Menurut Undang-Undang (UU) kan masyarakat punya hak untuk mendapatkan itu kan,”ujar Slamet setengah bertanya.

Slamet mengatakan, atas petunjuk teman-teman DPRD Provinsi, pihaknya akan menyurat secara resmi kepada DPRD Malut terkait keluhan masyarakat lingkar tambang tersebut.

“Berdasarkan UU kita dibenarkan untuk menanyakan hak-hak kita kepada perusahan. Diantaranya adalah CSR. Banyak sekali UU, baik UU 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah yang disitu secara eksplisit disampaikan ada pengentasan fakir miskin, banyak sekali. Tapi setelah kita ngecek di lapangan, kenyataan masih sangat jauh dari harapan. Ini yang akan kita pertanyakan kepada pihak perusahaan,” ujarnya.

Lanjut Slamet, selain CSR, ada juga problem mendasar lainya yang mesti menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi. Problem yang ia maksud adalah soal izin lingkungan yang menurut UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) harus dimiliki perusahaan. Sementara PT. ARA belum memiliki izin lingkungan.

PT. ARA itu belum memiliki izin lingkungan. Itu atas pengakuan pihak PT. ARA sendiri dalam forum resmi saat diundang DPRD Haltim. Mereka mengatakan izin lingkungan perusahaan itu masih berdasarkan perusahaan lama.

“Izin lingkungan kan pada dasarnya PT yang beroperasi secara administrasi kalau A ya harus A. tapi itu ranahnya bukan ke kita,” ungkapnya.

Tanggung jawab lain yang tidak dilakukan PT. ARA kata dia adalah tidak berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Teman-teman bisa cek langsung di lapangan, bagaimana rusaknya lingkungan sekitar, terus kemudian kontribusi apa yang diberikan PT. ARA sejak pandemi ini. Kalau teman-teman cek langsung, mungkin akan emosi juga seperti kami,” bebernya.

Sebelumnya, kata Slamet, pada tahun 2011, perusahaan itu dalam perjanjiannya menyanggupi memenuhi semua tuntutan masyarakat. Namun, sampai hari ini kenyataanya masih sangat jauh dari harapan, sehingga masyarakat lingkar tambang mengeluh dan mempertanyakan.

“Nah dari laporan masyarakat itu, kita DPRD mengundang secara resmi pihak PT ARA kemarin. Dan pada prinsipnya mereka menyanggupi memenuhi tuntutan masyarakat. Jadi sekarang tinggal kita memonitoring, apakah mereka serius atau tidak. Karena sesuai Peraturan Pemerintah pemegang izin berkewajiban menyampaikan CSR enam bulan sekali, nanti kita akan pantau, seberapa besar keseriusan mereka,” tandasnya

Ia mengancam pihaknya akan mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil sikap tegas jika PT. ARA tidak serius merespon tuntutan masyarakat. ”Sebab soal Sumber Daya Alam (SDA) kami DPRD Haltim tidak pernah main-main,”tegas Slamet.

Slamet membeberkan juga, bahwa sejak beroperasi pada tahun 2011 PT. ARA belum berkontribusi kepada daerah. Ini ditandai dengan tidak ada laporan ke Bupati terkait kontribusi mereka, sementara di lapangan pun belum terlihat.

“Kalau mau formal kontribusi itu harus dilaporkan ke Bupati. Tapi ini tidak pernah ada laporan secara formal. Sementara di lapangan juga kita belum lihat. Bahkan masyarakat mengeluh, Jadi mereka hanya mengeruk nasi tambang di bumi Haltim, tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya,”sembur Slamet.

Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Malut, Hasim Daeng Barang menjelaskan, di tahun 2019 pihaknya sudah menyelesaikan blue print. Untuk PPM di tahun 2020 ini rencananya akan disosialisasikan, namun karena terhambat pandemi Covid-19 maka rencana sosialisasi diurungkan.

Kata Kadis, blue print itu mengatur tentang bantuan CSR. Bahwa bantuan CSR tidak lagi diberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat, melainkan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat dengan menyesuaikan RPJMD di Kabupaten Haltim dan Provinsi Malut.

“Jadi saya mau sampaikan ke masyarakat bahwa CSR sekarang sudah tidak lagi dapat uang langsung, tapi dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat,”tutup Kadis. (Jae)

Pos terkait