Komisi II DPRD Anggap Sekda Halsel Bohong Terkait Pengadaan Mobiler Fiktif

  • Whatsapp
Ketua Komisi II DPRD Halsel Gufran Mahmud (foto : Istimewa/Google.com)

Halsel, Haliyora.com

Komisi II DPRD menganggap Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Helmi Surya Botutihe, berbohong terkait proyek pengadaan Mobiler SMPN 16 Desa Bajo Kecamatan Botanglomang.

Bacaan Lainnya

Kebohongan Helmi menurut Komisi II DPRD adalah dengan mengatakan proyek Pengadaan mobiler SMPN 16 Desa Bajo itu bukanlah fiktif. Alasan Helmi karena proyek yang dikerjakan tahun anggaran 2019 tersebut belum diaudit oleh Inspektorat.

“Bagi saya belum bisa dikatakan Fiktif, karena pekerjaan itu dikatakan fiktif itu kalau sudah ada audit dari Inspektorat jika benar tidak ada maka itu dikatakan fiktif,” ucap Helmi beralasan.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Halsel Gufran Mahmud menganggap Sekda berbohong terkait pengadaan mobiler di SMPN 16 Desa Bajo. Menurut Gufran, proyek dengan anggaran 60 Juta Rupiah itu, sudah sudah ada hasil audit BPK. Dan dalam Hasil audit BKP kemarin, Pekerjaan tersebut dinyatakan selesai dan telah dilakukan pencairan anggaran 100 persen. Akan tetapi, Ternyata SMPN 16 Desa Bajo itu sampai dengan Juni 2020 belum ada mobilernya.

“kalau begitu, lalu temuan DPRD itu Bukan fiktif lalu apa ?, saya rasa Sekda Berbohong atau mungkin tidak mengerti dengan hal itu,” semprot Gufran

Gufran menjelaskan bahwa seharusnya proyek pengadaan Mobiler tersebut sudah selesai, karena dalam LKPJ Bupati tertulis dengan jelas realisasi proyek tersebut sudah capai seratus persen. Lanjut Gufran, lalu bagaimana bisa dalam LKPJ Bupati tertulis seratus persen realisasi kegiatannya sementara dilapangan tidak ada barangnya.

Sejalan dengan Gufran, Ketua Pansus LKPJ DPRD Halsel Rustam Ode Nuru juga mengatakan bahwa Pengadaan Mobiler SMPN 16 Desa Bajo adalah fiktif. Karena dalam LKPJ Bupati Tahun 2019 kemarin, kegiatan tersebut tertulis realisasinya seratus persen.

Olehnya itu, dia meminta agar Perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut tidak dibela tapi harus diberi sanksi oleh Pemda. Pasalnya Pemda akan mengalami kerugian karena pekerjaan tersebut fiktif tapi realisasi anggarannya seratus persen.

“Daerah rugi itu, dan kalaupun dikatakan tidak fiktif hanya ada keterlambatan pekerjaan maka Pihak perusahaan itu harus didenda bukan dibela,” cecarnya. (red)

Pos terkait