Akademisi : Rapid Test Berbayar Tindakan Kriminal dan Picu Inflasi

  • Whatsapp
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Dr. Muktar Adam (foto: Istimewa/google.com)

Ternate, Haliyora.com

Biaya ekstra yang dikeluarkan untuk rapid test ratusan ribu rupiah dikeluhkan para sopir angkutan logistik pada gelar unjuk rasa Senin, (01/06/2020) dua hari lalu ditanggapi pengamat ekonomi, Dr. Mohtar Adam .

Bacaan Lainnya

Dihubungi Haliyora.com via telpon, pada Rabu (03/06/2020) malam, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate itu mengakatan, aktivitas ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh biaya. Salah satunya adalah sistim distribusi logistik. Maka kalau pemerintah membebankan biasanya ekstra untuk rapid test kepada supir truck pengangkut logistik, berarti supir akan membebankan kepada suplayer, dan suplayer akan membebankan kepada barang. akibatnya rakyat akan terbebani dengan harga, karena biaya (ongkos) terlalu banyak diperjalanan pada pasokan logistik.

“Ini berpotensi terjadi kelangkaan, karena harga bergerak naik atau berpotensi membebankan biaya pada sistim logistik yang berujung kepada harga barang yang dijual kepada konsumen, oleh karena itu inflasi akan bergerak naik dan harga akan bergerak naik juga.,”jelas Mohtar.

Olehnya, akademisi yang akrab disapa Ota itu mempertanyakan pungutan tersebut dasarnya apa ?
Menurutnya, tidak ada sistem pungutan kepada rakyat dalam dunia usaha tanpa didasari regulasi, baik itu di undang-undang maupun di Perda.

“Biaya kesehatan mobilisasi logistik antara wilayah oleh supir truck aturannya dimana, dan siapa yang membuat kebijakan tersebut, apakah ada keputusan gubernur atau Bupati/walikota, tandas Ota setengah bertanya.

Kata Mohtar, Jika ada kebijakan bupati atau walikota seperti itu, maka harus digugat, karena tidak ada dasar hukumnya. “Biaya kesehatan itu dibiayai oleh negara, pungutan dilakukan karena ada yang bermain di bawah, ini adalah praktek pungutan liar, makanya harus dihukum,”tegas Mohtar.

Menurut dia, pungutan tanpa dasar sudah masuk kategori tindakan kriminal, karena membuat biaya perekonomian tinggi di tengah bencana, maka siapapun pemainnya harus dihukum, sebab mereka memanfaatkan kebencanaan untuk mencari keuntungan. “Saya sarankan kepada supir itu supaya lapor ke pihak kepolisian,”tandasnya.

Lanjut Mohtar, pada saat negara lagi membuat relaksasi kepada semua instrument perekonomian, masih saja ada tangan-tangan tak terlihat bermain untuk mencari keuntungan pribadi ini sangat berbahaya.

“Ini sudah pasti mempengaruhi ekonomi sebuah daerah, itu sudah menjadi hukum ekonomi, karena biaya yang besar akan berunjung kepada kenaikan harga, karena pengusaha tidak mau rugi,” beber Mohtar. (Sam)

Pos terkait