Mulai 28 Mei, Pemkot Tikep Terapkan Sistem Buka Bersyarat

  • Whatsapp

Ternate, Haliyora.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) dalam penanganan pandemi covid-19, kembali mengeluarkan kebijakan pembatasan akses di wilayahnya. Jika sebelumnya menerapkan sistem penutupan wilayah, kini diterapkan dengan sistem Buka Bersayarat.

Bacaan Lainnya

Dalam surat edarannya bernomor 440/371/01/2020 tertanggal 27 Mei 2020 tentang Pembatasan Akses Keluar Masuk Kota Tidore Kepulauan dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Kota Tidore Kepulauan yang diterima Haliyora.com, disebutkan jika kebijakan tersebut sebagai langkah lanjutan dalam rangka upaya pengendalian dan pemutusan rantai penyebaran covid-19 di wilayah Kota Tikep.

Dalam edaran yang ditandatangani Wakil Walikota Tikep, Muhammad Senin menyebutkan, sistem buka bersyarat dilakukan itu dilakukan dengan membuka akses masuk dan keluar transportasi laut dan darat tetapi dengan sejumlah persyaratan yang sangat ketat.

Bagi setiap masyarakat yang masuk wilayah Kota Tikep diwajibkan memasukkan dokumen atau persyaratan surat keterangan sehat yang menunjukan bukti hasil pemeriksaan berdasarkan rapid test, PCR atau TCM dari kantor Kesehatan Kepelabuhanan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, atau klinik kesehatan dari daerah asal dengan catatan rapid test sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama dua kali di daerah asal (domisili) dengan jarak waktu minimal tujuh hari.

Selain itu dipersyaratkan pula untuk membuat surat pernyataan siap untuk dikarantina yang ditandatangani diatas materai dan diketahui kepala desa atau lurah setempat berdasarkan surat keterangan sehat.

Sementara jika hasil rapid test menunjukan hasil reaktif, maka yang bersangkutan harus dikarantina selama 14 hari dalam bentuk karantina mandiri (di rumah sendiri) maupun di tempat karantina yang disediakan pemerintah daerah.

“Jika kewajiban persyaratan atau dokumen diatas tidak dipenuhi, maka masyarakat tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Tidore Kepulauan,” demikian penegasan dalam edaran tersebut.

Sementara terhadap PNS, TNI, Polri, BUMN maupun swasta yang berdomisili di luar kota namun bekerja di Tikep yang melakukan perjalanan pergi pulang setiap hari dapat memilih melakukan pekerjaan dari rumah (work from home), atau menetap di wilayah tempat tugas untuk sementara selama masa pemberlakuan pembatasan bersyarat.

Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang ingin bepergian keluar Tikep akan diterapkan persyaratan tersebut. (Red)

Pos terkait