Ketua Madopolo Karamat: Jubir Gustu Ternate Hendaknya Gunakan Data Valid

- Editor

Senin, 4 Mei 2020 - 15:12 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora.com

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Ternate, Anas Konoras kembali menuai kritik. Ini terkait dengan konsisten dan validitas data yang disampaikannya.

Seperti diketahui, Anas menyampaikan bahwa ada delapan kelurahan di Kota Ternate yang ditetapkan sebagai zona merah oleh pemkot Ternate, delapan kelurahan itu akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Keterangan itu disampaikan Anas secara terbuka pada konfrensi pers yang digelar pada Jumat (01/05/2020). Berita tersebut membuat warga panik, terutama warga di delapan kelurahan yang disebut zona merah.

Keesokan harinya, tepatnya Sabtu (02/05/2020), jubir penanganan Covid1-19, Anas Konoras kembali menggelar konfrensi pers untuk mengklarifikasi pernyataan sebelumnya. Kata Anas, yang dimaksudkan bukan embatasan sosial berbasis kecil karena itu tidak dikenal dalam aturan. Yang benar adalah membatasi waktu lalu lalang pada malam hari.

Sementara, delapan kelurahan yang ia sebutkan juga ada kekeliruan, dimana ada kelurahan yang tidak termasuk kategori zona merah juga ia sebut, sehingga dalam konfrensi pers itu diluruskan.

Istilah zona merah sendiri juga dihilangkan diganti dengan kelurahan yang ada pasien yang terkonfirmasi positif corona.

BACA JUGA  Putus Penyebaran Covid-19, Pemda Halsel Larang Makan di Rumah Makan

Keterangan juru bicara yang berubah-ubah inilah menimbulkan kebingungan warga. Tak heran jika kemudian banyak pihak menyoroti kinerja jubir bahkan mendesaknya untuk mundur.

Ketua Persedium Madopolo Karamat Ternate, Roni M Saleh menilai, Anas Konoras selaku juru bicara Gugus Tugas Covid-19 asal bicara tanpa memeiliki pijakan aturan dan data yang jelas.

“Jubir ini asal bicara. Dia bicara dengan dasar data yang tidak jelas, sehingga keterangan yang dia sampaikan menimbulkan kegaduhan. Ini menunjukkan ada perbedaan dalam tim Gugus Tugas Kota Ternate,” ujar Roni.

Kata Roni, kalau ditetapkan zona merah, mestinya pemerintah mengemukakan alasan-alasan yang tepat, apa kriterianya sehingga sebuah kelurahan atau daerah disebut zona merah. Karena harus menggunakan parameter yang jelas.

BACA JUGA  Di Ternate, 20 Orang Pasien Positif Covid-19 Isolasi Mandiri di Rumah

“Zona merah itu harus memiliki parameter yg jelas, ada kriterianya. Kemudian Tim Gugus Tugas harus berkordinasi dulu dengan kelurahan, mengecek berapa banyak penduduk terinfeksi virus, paling tidak ada data dan koordinasi dengan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, sehingga ketika menyampaikan informasi, masyarakat tidak bertanya-tanya, bahkan panik. Ini harus dicermati, agar jubir menyampaikan informasi ke publik itu dijamin valid dan tidak beruah-ubah,” ujar Roni kepada Haliyora.com, Senin (4/05/2020). (Red)

Berita Terkait

Alam Bawah Laut di Tikep jadi Incaran Wisatawan Asing
Natal 2023, Dandim Labuha Kerahkan Prajurit TNI Perketat Keamanan Gereja 
FTW 2023 Bakal jadi Rujukan Pelaksanaan Festival di Indonesia
Ribuan Wisatawan Banjiri Pembukaan FTW 2023 di Sula
Rencana Boikot Festival Pulau Widi Ditanggapi Komisi III DPRD
FTW 2023 Siap Digelar, Menparekraf Hingga Dubes Luar Negeri Bakal Hadir
Waow ! Pemkab Halsel Ancam Boikot Festival Pulau Widi
Sultan Hidayatullah : Pemkot Setengah Hati Bangun Budaya Ternate
Berita ini 9 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!