TERNATE, HALIYORA.COM,- Sejumlah pengamat memprediksi Maluku Utara bakal mengalami defiiit keuangan pasca pandemi Covid-19. Itu karena saat ini keuangan daerah banyak dikucurkan Pemprov untuk mengatasi wabah virus corona.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan menepis asumsi itu. Bahkan Bambang berani mengatakan Maluku Utara tidak akan mengalami defisit keuangan.
Kata dia, soal defisit atau tidak tergantung dari cara mengelola dan merancang belanja anggaran.
“Defisit atau tidak itu dari kita sendiri. Jadi kalau pengeluarannya besar, maka kebjikannya adalah ekspansif atau kebijakan menstabilkan anggaran. Yang namanya anggaran itukan tergantung dari rancangan anggaran kita. Kalau misalnya untuk sementara kita memperlambat infrastruktur dan lain-lain, maka tidak akan defisit. Belanja anggaran kan kita yang atur, kita koreksi kalau tidak sesuai. Jangan sampe uang kita satu juta misalnya kemudian kita belanja satu setengah juta. Jadi tergantung dari kita. Jadi kita tidak akan mengalami defisit,” tandas Bambang saat dikonfirmasi wartawan di kantor perwakilan Pemprov Malut, Selasa (21/04/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud memprediksi pemerintah daerah bakal mengalami defisit anggaran hingga mencapai 600 miliar, jika pemerintah daerah tidak cepat dan tepat mengambil langkah antisipasi.
Katanya, saat ini pemerintah Maluku Utara mengeluarkan dana cukup besar untuk penanggulangan Covid-19. Sementara pendapatan daerah dari sektor pajak sudah tidak ada, pendapatan Rumah Sakit juga nihil, begitu pula pendapatan perusahan juga sangat berkurang.
Untuk itu, Menurut Kuntu, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah antisipasi dengan mengajukan anggaran perubahan ke Mendagri, entah modelnya seperti apa nanti dibahas dalam rapat anggaran perubahan pada 1 Juni nanti. Karena hanya itu yang bisa menutupi defisit keuangan daerah.
“Makanya kita minta kepada pemerintah agar segera mengusulkan anggaran perubahan kepada DPRD dan DPRD mengasahkannya. Itu sebagai langkah antisipasi untuk menghindari defisit keuangan kita di Maluku Utara,” jelas Kuntu kepada Haliyora.com, Selasa (21/04) di kantor perwakilan Pemprov Malut, Takoma, Ternate. (Jae).
