ASDP Ternate : Tutup Pelabuhan Wewenang Kementrian Perhubungan

- Editor

Rabu, 22 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora.com

Untuk memutus mata rantai sebaran Covid-19 Pemerintah propinsi Maluku Utara akan memberlakukan karantina wilayah secara menyeluruh.

Semua pintu masuk melalui jalur laut akan ditutup. Semua pelabuhan di Maluku Utara ditutup bagi kapal penumpang dari luar daerah, kecuali kapal barang. Satu-satunya pintu masuk hanya lewat jalur udara. Itupun hanya Bandara Babullah yang dibuka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun rencana penutupan pelabuhan itu bakal terkendala dengan regulasi terkait kewenangan.

Menejer Usaha dan Operasional ASDP Kota Ternate, Marsadik menjelaskan, walaupun ada kebijakan dari pemerintah daerah Maluku Utara untuk menutup semua pelabuhan, namun pihak ASDP tidak serta merta menutup pelabuhan penyeberangan kapal Ferry, khususnya jalur Ternate-Bitung.

BACA JUGA  Kejari Sula Musnahkan Barang Bukti Pidana Umum

Kata dia, Pihak ASDP maupun pemerintah Daerah tidak punya wewenang menutup pelabuhan. Kewenangan itu ada di Kementrian Perhubungan.

”Kami dari ASDP sendiri sifatnya operator. Apa yang menjadi program pemerintah daerah itu tetap kami suport, contohnya di kabupaten Pulau Morotai yang jadwal Ferry awalnya 1 hari 2 kali, sekarang di rubah jadwalnya menjadi satu minggu 2 kali. Itu tidak masalah. Tapi soal penutupan pelabuhan bukan kewenangan kami atau pemerintah daerah,” jelasnya.

BACA JUGA  Terbukti Suap AGK, Kadis PUPR Malut Divonis 2 Tahun 10 Bulan dan Denda Rp 100 Juta

Marsadik menegaskan, pihaknya tidak mungkin melawan pemerintah daerah, apa lagi terkait dengan penanganan Covid -19. Akan tetapi dia juga tidak mungkin menabrak aturan.

Dirinya menambahkan, penyebrangan Ferry merupakan salah satu urat nadi perekonomian di Indonesia, jadi tidak sesederhana itu menutup pelabuhannya.

Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sambil menunggu keputusan dari pusat.

“Kalau Kementrian Perhubungan sudah memerintahkan untuk ditutup dan ditindaklanjuti dengan surat perintah atau Edaran Gubernur Maluku Utara, maka pasti kita tutup pelabuhan. Jadi kita tunggu saja,”pungkasnya. (Sam)

Berita Terkait

Polres Halteng Klarifikasi Video Viral Penarikan Motor oleh Petugas Leasing
Soal Pin Anggota DPRD Taliabu Palsu, Kontraktor Beberkan Fakta Mengejutkan
Kasus Korupsi Kapal Billfish Mandek, Kejati Malut Disoroti
Owner Arisan di Ternate Diduga Lakukan Penipuan, Korban Rugi Puluhan Juta 
Lagi, Polisi Gagalkan Penyelundupan Cap Tikus dari Sulut ke Ternate
Bupati Terpilih Taliabu Diminta tak Halangi Proses Hukum Kasus Korupsi MCK
Kasus Kredit Macet BPRS, Kejari Halsel Diminta Tepati Janji
Jaksa Beri Sinyal Bakal Ada Tersangka Kasus Korupsi Perusda Taliabu Jaya Mandiri
Berita ini 100 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 April 2025 - 21:20 WIT

Polres Halteng Klarifikasi Video Viral Penarikan Motor oleh Petugas Leasing

Selasa, 22 April 2025 - 09:37 WIT

Soal Pin Anggota DPRD Taliabu Palsu, Kontraktor Beberkan Fakta Mengejutkan

Senin, 21 April 2025 - 20:11 WIT

Kasus Korupsi Kapal Billfish Mandek, Kejati Malut Disoroti

Senin, 21 April 2025 - 15:10 WIT

Owner Arisan di Ternate Diduga Lakukan Penipuan, Korban Rugi Puluhan Juta 

Senin, 21 April 2025 - 13:03 WIT

Lagi, Polisi Gagalkan Penyelundupan Cap Tikus dari Sulut ke Ternate

Berita Terbaru

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melakukan inspeksi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sofifi dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)

Headline

Gubernur Malut Akui RSUD Sofifi dan RSJ Minim Fasilitas

Rabu, 23 Apr 2025 - 22:10 WIT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara, Hertje Manuel

Headline

Pemkab Halmahera Utara tak Kantongi Data Putus Sekolah

Rabu, 23 Apr 2025 - 22:07 WIT

error: Konten diproteksi !!