Pansus Corona DPRD Malut : 15 M DTT untuk Covid-19 Pemprov Malut Belum Tepat Sasaran

- Editor

Sabtu, 18 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora.com

Sekretaris Pansus Pengawasan penanganan Covid-19 DPRD Provinsi Maluku Utara Iskandar Idrus menilai pemprov belum melakukan aksi berarti untuk menangani wabah Covid-19.

Selama ini pemerintah maupun Tim Gugus yang dibentuk lebih banyak melakukan rapat ketimbang malakukan aksi riil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Padahal, anggaran puluhan miliar sudah digelontorkan Pemda untuk penanganan Covid-19.

Saat diwawancarai awak media di kediaman gubernur Jum’at (17/04) Iskandar mengatakan sampai hari ini yang dibahas tim gugus adalah baru program.

“Program baru disusun, pada hal rapat serupa ini sudah kita lakukan tiga minggu yang lalu untuk mendorong penyusunan program secara kongkrit. Uang 15 miliar dari DTT itu sudah jalan, tetapi kita juga belum melihat rinciannya”, beber Inskandar.

BACA JUGA  24 Pasien Positif Karantina di Rumah, Ketua DPRD Desak Pemkot Siapkan Tempat Karantina Tambahan

Katanya, yang kelihatan baru pengadaan APD dan sewa hotel. Sudah ada program tetapi efeknya belum terasa. sementara sudah jebol dengan 4 pasien positif dan puluhan PDP serta ratusan ODP.

Lanjut Iskandar, sampai saat ini pihaknya tidak diberi tau rincian penggunaan dana 11,5 miliar dari 15 miliar yang sudah digunakan sejak awal dibentuknya tim Gugus Tugas Covid-19.

“Saya tidak bilang tidak jelas, tetapi sampai saat ini kita tidak diberikan rincian total 11,5 miliar tersebut, sehingga kita tidak tau apa item kegiatannya, yang dengar hanyalah sewa hotel, dan pembelian APD yang lain-lain kita tidak tau. Itu pun kita tau lewat media,” semburnya.

Karena itu, menurut Ketua Fraksi PAN itu sejauh ini anggaran yang sudah digunakan tidak tepat sasaran.

BACA JUGA  Kembali Usul Pergantian Perangkat Desa, Kades Usbar Pantai Dinilai Langgar Aturan

“Secara regulasi dimungkinkan eksekutif melakukan penyesuaian program dan kegiatan tanpa berkordinasi dengan DPRD, tapi saya melihat sampai sejauh ini penggunaan anggaran tersebut belum tepat sasaran “, tandasnya.

Menurutnya, program yang ditetapkan harus terfokus pada dua sasaran yakni program penanganan/pencegahan dan dampak sosial ekonomi.

” Masalah penanganan sudah dilakukan. Yang sakit sudah dirawat, tetapi dari sisi pencegahan belum efektif. Itu terlihat dari masih longgarnya pintu masuk orang di bandara dan pelabuhan. Kalau di pelabuhan dan bandara belum efektif dalam proses penanganan itu artinya kita belum melihat penanganan Covid-19 dengan baik”, tutup Iskandar.( Sam)

Berita Terkait

BPK Rekomendasikan Pemprov Malut Segera Lunasi Utang Daerah
Komisi III DPRD Malut Temukan Ruas Jalan Payahe-Dehepodo Rusak Parah
Fraksi NasDem Kritisi Pemda Halteng : Ada Pos Anggaran yang tak Efektif
Belasan Peserta di Kota Ternate Gagal Ikut Tes PPPK
Moratorium Pemekaran Daerah Bakal Dicabut?
Pemprov Malut Optimis Investasi 2024 Lampaui Target
Pilgub Berlalu, Kapan Pj Gubernur Maluku Utara Umumkan Hasil Ukom?
Ada 7 ASN Kota Ternate Absen di Pengambilan Sumpah, Ini Resikonya
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 Desember 2024 - 21:30 WIT

BPK Rekomendasikan Pemprov Malut Segera Lunasi Utang Daerah

Kamis, 12 Desember 2024 - 21:58 WIT

Komisi III DPRD Malut Temukan Ruas Jalan Payahe-Dehepodo Rusak Parah

Rabu, 11 Desember 2024 - 20:59 WIT

Fraksi NasDem Kritisi Pemda Halteng : Ada Pos Anggaran yang tak Efektif

Rabu, 11 Desember 2024 - 18:25 WIT

Belasan Peserta di Kota Ternate Gagal Ikut Tes PPPK

Selasa, 10 Desember 2024 - 23:33 WIT

Moratorium Pemekaran Daerah Bakal Dicabut?

Berita Terbaru

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Maluku Utara, memberikan rekomendasi yang diterima langsung Pj Sekda Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dan Wakil Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, di kantor BPK, Jumat (13/12/2024)

Headline

BPK Rekomendasikan Pemprov Malut Segera Lunasi Utang Daerah

Jumat, 13 Des 2024 - 21:30 WIT

Kepala Bidang Pengaduan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (BKPSDM) Kota Ternate Nany Wardhani

Headline

Ratusan Pegawai Pemkot Ternate Pensiun Tahun Ini

Jumat, 13 Des 2024 - 16:53 WIT

error: Konten diproteksi !!