DPRD Minta Sekda Transparan Besaran Tunjangan Satgas Covid-19 Halsel

- Editor

Jumat, 17 April 2020 - 23:10 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Labuha, Haliyora.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) meminta Sekertaris Daerah (Sekda) harus transparan soal besaran tunjangan Satgas Covid-19 yang tertuang dalam SK Bupati.

Pasalnya Sekda Halsel Helmi Surya Botutihe saat diwawancarai sejumlah Wartawan dua hari kemarin, tidak mau menyampaikan besaran tunjangan Satgas Covid-19 Halsel. Dia berkilah tidak mau mengatakan karena tidak mengetahui dengan pasti nominal honor perorang. Bahkan diapun tidak membuka berapa anggaran operasional satgas, yang didalamnya ada tunjangan satgas, dari 800 juta Rupiah yang sudah digunakan Satgas Covid-19 Halsel dari APBD.

“ saya kurang tahu,” kata Helmi saat ditanya wartawan soal honor satgas persatu kali Patroli operasi di Kota Labuha dan sekitarnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Halsel Gufran Mahmud, Jumat (17/4), merasa aneh atas pernyataan Sekda Halsel yang tidak mengetahui besaran tunjangan Satgas Covid-19.

Lanjut dia, harusnya Sekda tidak dengan sengaja menutupi hal itu, Karena SK Bupati yang mengatur soal Besaran tunjangan Satgas adalah dokumen publik.

BACA JUGA  Ketua Komisi III Angkat Bicara Rencana Penertiban Rumah Kumuh : Mereka juga Warga Ternate

“Sekda harus tahu karena sekda ketua tim anggaran. Sangat tidak mungkin sekda tidak tau penetapan besaran anggaran,” cecarnya.

Untuk itu Gufran meminta agar Sekda segera menyampaikan SK bupati terkait besaran tunjangan dalam satgas ke DPRD. Karena setiap keputusan Bupati harus diketahui DPRD dan juga Publik Halsel.

“iya kita (DPRD) Harus tahu itu, dan bahkan setiap kebijakan Bupati yang berdampak pada APBD harus kita tahu,” pungkasnya. (liken)

Berita Terkait

SK Plt Sekda Malut Terbit, Salmin : TTP dan THR Segera Cair
Pengakuan AGK Bikin Kuasa Hukum Adnan Optimis
Siapkan Rp 95 Miliar, Pemprov Malut Segera Cairkan THR dan TPP ASN Bersamaan
Siapkan Rp 13,7 Miliar, Awal April Pemda Sula Bayar THR ASN
Komisi I Dukung Plt Gubernur Malut ‘Bongkar’ Kabinet
Plt Gubernur Malut Sebut Ada Nepotisme di Internal Pansel
Peserta 3 Besar Lolos Seleksi JPTP Malut Kandas di Tangan Plt Gubernur
ASN Ternate Ketiban Rezeki Nomplok! THR dan TPP Cair Bersamaan
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:35 WIT

SK Plt Sekda Malut Terbit, Salmin : TTP dan THR Segera Cair

Kamis, 28 Maret 2024 - 23:09 WIT

Deretan 7 Ketua Parpol di Malut yang Tumbang pada Pileg 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:53 WIT

Perbaiki Tower Radio Milik PLN di Morotai, Seorang Pekerja Tewas Usai Jatuh dari Ketinggian 30 Meter

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:41 WIT

Pengakuan AGK Bikin Kuasa Hukum Adnan Optimis

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:36 WIT

GPM Malut Minta KPK Periksa Bupati dan Sekda Taliabu

Kamis, 28 Maret 2024 - 17:25 WIT

Anggaran Untuk Lahan Bandara Taliabu tak Masuk APBD 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 11:39 WIT

Siapkan Rp 13,7 Miliar, Awal April Pemda Sula Bayar THR ASN

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:56 WIT

Prof. Cen Minta Plt Gubernur Malut Buktikan Kalau Pansel Nepotisme

Berita Terbaru

Salmin Janidi

Headline

SK Plt Sekda Malut Terbit, Salmin : TTP dan THR Segera Cair

Jumat, 29 Mar 2024 - 00:35 WIT

Foto gedung DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPR RI

Headline

Deretan 7 Ketua Parpol di Malut yang Tumbang pada Pileg 2024

Kamis, 28 Mar 2024 - 23:09 WIT

Sidang kasus OTT eks Gubernur Malut, AGK dengan terdakwa mantan Kadis PUPR, Daud Ismil yang digelar di PN Tipikor Ternate, Rabu (27/03). foto/echal

Headline

Pengakuan AGK Bikin Kuasa Hukum Adnan Optimis

Kamis, 28 Mar 2024 - 21:41 WIT

Ketua DPD GPM Maluku Utara, Sartono Halek

Headline

GPM Malut Minta KPK Periksa Bupati dan Sekda Taliabu

Kamis, 28 Mar 2024 - 21:36 WIT

error: Konten diproteksi !!