Stok Bapok Kurang, Pemda Taliabu Tidak Tutup Akses Keluar Masuk

- Editor

Jumat, 3 April 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternete, Haliyora.com

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu sejauh ini hanya menerapkan locksteril untuk mencegah penyebaran virus corona. Itu pun belum ketat, juga belum sampai pada tahap yang lebih ketat seperti daerah-daerah lain.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Dr. Salim Ganiru mengatakan, Pemerintah di kabupatennya sejauh ini baru menerapkan locksteril yang tidak terlalu ketat, karena alasan keterbatasan stok sembako.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita tidak berlakukan lockdown, hanya locksteril juga tidak terlalu ketat. Kita di Taliabu tidak berlakukan itu karena kita mengalami keterbatas bahan sembakao maka kita tidak berlakukan lockdown atau locksteril yang ketat. Lagi pula menjelang ramadhan ini masyarakat butuh kesiapan bahan kebutuhan pokok”, ujarnya kepada Haliyora.com, Jm’at (03/04).

BACA JUGA  Ini Perkembangan Tahapan Pekerjaan Pelabuhan Hiri Kota Ternate

Katanya, rata-rata bahan kebutuhan pokok disuplai dari luar Taliabu, sehingga sangat beresiko jika menutup akses keluar dan masuk.

Kata dia, sejauh ini hanya dilakukan tes dan karantina bagi orang-orang yang keluar masuk ke Taliabu melalui pintu-pintu masuk pelabuhan sesuai standar Operasional yang ditentukan. Seperti scan dan karantina mandiri di rumah masing-masing atau pemda siapkan tempat untuk dikarantina.

“Barang-barang kebutuhan pokok banyak dari luar kita ambil yaitu dari Ternate, Sanana, dan Kendari. Makanya, jika kita menerapkan kondisi darurat ini dengan ketat, itu musti kita siapkan semua kebutuhan pokok dulu dan lain-lain”, jelas Salim.

Meski begitu, ia mengatakan, pemda Talibu menganggarkan dana sebesar 26 miliar untuk penanganan wabah covid-19. Bahkan sejauh ini pemda setempat sudah mengucurkan dana 500 juta lebih yang bersumber dari Dana Darurat (BPBD) sebesar 350 juta dan dari dinas kesehatan sebesar 200 juta untuk kebutuhan penanganan pencegahan penyebaran virus corona.

BACA JUGA  Ingin Pelayanan Lebih Maksimal, Pemkab Haltim Genjot Infrastruktur RSUD

Dana 500 juta lebih itu, sambung Salim digunakan untuk pengadaan Alat Pelidung Diri (APD) dan penyediaan tempat cuci tangan yang ditempatkan pada 80 titik serta biaya operasional tim yang didalamnya termasuk TNI dan Polri.

“Sekali lagi saya sampaikan saat ini, kami belum siap untuk secara ketat menerapkan kondisi darurat corona. kerena masih kekurangan sembako untuk Taliabu”, pungkasnya.(Jae)

Berita Terkait

Maksimalkan PAD, Ketua DPRD Malut Usul Pakai Jasa Konsultan
Ribetnya Pembayaran Gaji PPPK di Pulau Morotai, OPD Saling Lempar Bola
5 Bulan Insentif Tenaga Medis di RSUD Ir Soekarno Morotai Tunggu Anggaran Baru
Ketua Fraksi PDIP Desak Pemprov Malut Tuntaskan Utang Pihak Ketiga
Ikbal Ruray Resmi Jabat Ketua DPRD Malut
Gaji 3 Bulan tak Dibayar, PPPK Pulau Morotai Ancam Seret Kaban Keuangan ke Jeruji Besi
PKS Halsel Siapkan Perempuan untuk Posisi Ketua DPRD
Ini Harapan Walikota Ternate di HKN ke 60
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Desember 2024 - 21:19 WIT

Maksimalkan PAD, Ketua DPRD Malut Usul Pakai Jasa Konsultan

Senin, 9 Desember 2024 - 21:08 WIT

Ribetnya Pembayaran Gaji PPPK di Pulau Morotai, OPD Saling Lempar Bola

Senin, 9 Desember 2024 - 19:17 WIT

Ketua Fraksi PDIP Desak Pemprov Malut Tuntaskan Utang Pihak Ketiga

Senin, 9 Desember 2024 - 16:28 WIT

Ikbal Ruray Resmi Jabat Ketua DPRD Malut

Senin, 9 Desember 2024 - 16:24 WIT

Gaji 3 Bulan tak Dibayar, PPPK Pulau Morotai Ancam Seret Kaban Keuangan ke Jeruji Besi

Berita Terbaru

Headline

Maksimalkan PAD, Ketua DPRD Malut Usul Pakai Jasa Konsultan

Senin, 9 Des 2024 - 21:19 WIT

error: Konten diproteksi !!