Sekda Morotai: Kami Paham Aturan, Kebijakan Pemda Morotai Bukan Lockdown Tapi LockSteril

- Editor

Sabtu, 28 Maret 2020 - 09:31 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TERNATE, HALIYORA.COM,- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) gelar rapat terbatas di rumah singgah Gubernur Maluku Utara, Ternate pada, Jum’at (27/03/2020). Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin A. Kadir, membahas upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Usai rapat, sekda menggelar konfrensi pers. Dalam konfrensi pers tersebut ia mengatakan, salah satu poin yang disoroti forum rapat adalah kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Pulau Morotai dan Kepulauan Sula yang diduga menerapkan menutup akses keluar-masuk (Lockdown) di daerahnya.

Samsudin mengatakan kebijakan Pemda kedua kabupaten tersebut tidak tepat, karena bukan kewenangan mereka menetapkan lockdown. Kewenangan itu, kata dia adalah kewenangan pemerintah pusat. Bukan kewenangan daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintahnya diduga keliru mengambil kebijakan, Sekda Kabupaten Pulau Morotai, Drs. Muhammad M. Kharie angkat bicara.

Kepada Haliyora.com, Sekertaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai mengklarifikasi pernyataan Sekprov lewat telepon genggam pada, Jum’at (27/03/2020).

BACA JUGA  KPK Sasar Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan, Kadikbud Malut Diperiksa Satu Jam

Katanya, Pemda Pulau Morotai dibawah kepemimpinan Bupati Beni Laos tidak pernah menerapkan larangan akses keluar-masuk (Lockdown) dari dan ke Morotai. Ia menegaskan, pemerintah Daerah Morotai juga memahami aturannya. Jadi tidak mungkin mengambil keputusan diluar kewenangan mereka.

“Kami juga paham aturannya, jadi sangat keliru jika kami disebut melakukan lockdown”, tandas Muhammad.

Muhammad menjelaskan, Semua akses keluar masuk Morotai hingga saat ini masih dibuka, baik lewat udara, laut maupun darat. Semua berjalan seperti biasa. Yang dilakukan pemda Morotai saat ini, sambungnya, adalah Locksteril yaitu melakukan penyemprotan serentak dalam sehari ke semuah rumah penduduk, sekolah, rumah ibadah dan area publik.

“Makanya saya heran dan terkejut membaca berita di media on line terkait pernyataan Pak Sekprov”, ujarnya.

Ia menambahkan bahwa, sampai saat ini di Morotai belum ada orang dalam kategori ODP, sehingga dirinya kaget dengan adanya data dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Siaga Darurat Covid-19 Maluku Utara yang menyebut ada 22 ODP di Kabupaten Morotai seperti yang diberitakan banyak media.

BACA JUGA  Gubernur AGK Sentil Proyek SMI, Harap Dikawal Inspektorat

Muhammad menjelasakan, untuk kewaspadaan, maka semua orang yang baru datang ke Morotai akan diperiksa kesehatannya oleh tim. Mereka ditempatkan di hotel dan penginapan, dan salah satu hotel yang dipakai adalah Hotel Dodola, bukan ditempatkan di Pulau Dodola. Setelah diperiksa dalam waktu tertentu sesuai (SOP) dan jika hasil pemeriksaan kesehatannya dipastikan benar-benar baik, maka dipulangkan ke rumahnya.

“Ini semua hanya langkah ikhtiar dan kewaspadaan kita. Jadi belum ada ODP di Morotai. Malah sebetulnya untuk langkah kewaspadaan ini Morotai naik satu tingkat dari anjuran Kemntrian Kesehatan”,tegas Muhammad. (Red)

Berita Terkait

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?
TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati
Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut
Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian
Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon
Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD
Baru 4 OPD di Pemprov Malut yang Ajukan RUP ke Portal Lelang
Pembayaran TPP ASN di Sula Tunggu Rekomendasi Mendagri
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 21:54 WIT

Hasil Asesmen Kadis PUPR Morotai Sudah Keluar, Siapa yang Bakal Dilantik ?

Selasa, 16 April 2024 - 21:34 WIT

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 April 2024 - 21:29 WIT

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 April 2024 - 18:56 WIT

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 April 2024 - 18:51 WIT

Ada SiLPA Rp 20 Miliar, Pemkab Halsel Komitmen Tuntaskan RSP Pulau Makian

Selasa, 16 April 2024 - 13:11 WIT

Bulan Mei, CJH Morotai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Selasa, 16 April 2024 - 12:59 WIT

Akun SIPD Diblokir, Pemprov Malut Merespon

Selasa, 16 April 2024 - 10:45 WIT

Hari Pertama Berkantor, Pj Bupati Morotai ‘Warning’ Pimpinan OPD

Berita Terbaru

Pj Bupati Umar Ali

Headline

TPP ASN Morotai Belum Dibayar, Ini Penjelasan Pj Bupati

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:34 WIT

Kasat Reskrim Polres Halsel, Iptu Ray Sobar

Headline

Kasus Penganiayaan Ketua PPK Garut di Halsel Naik Status

Selasa, 16 Apr 2024 - 21:29 WIT

Plt Gubernur Malut M. Al Yasin Ali saat diwawancarai wartawan, Kamis (01/02/2024).

Headline

Segera, 40 Pimpinan OPD Bakal Dievaluasi Plt Gubernur Malut

Selasa, 16 Apr 2024 - 18:56 WIT

error: Konten diproteksi !!