Bawaslu Halsel Rekom 17 ASN Dugaan Pelanggaran Netralitas

- Editor

Jumat, 20 Maret 2020 - 22:40 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora.com
Maluku Utara (Malut) memang layak mendapat predikat sebagai daerah yang paling tinggi kerawanan dugaan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia.

Terbaru, berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Halmehara Selatan (Halsel) per 18 Maret, sudah ada 17 dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN dan sudah diproses Bawaslu setempat.

“Sudah 17 pelanggaran netralitas ASN. Dari jumlah itu, 11 diantaranya sudah dirampungkan dan direkom ke Bawaslu provinsi (Malut), enam dokumen lainnya masih di lengkapi,” ujar anggota Bawaslu Halsel, Asman Jamel SH dalam rilis yang diterima Haliyora.com, Jumat (20/03/2020) sore.

Dari 17 tersebut, menurut Asman, umumnya adalah Kepala OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Halsel. Sementara beberapa diantaranya oknum Kepala Sekolah Smp dan SD.
“Ada juga oknum Camat, Kepala Puskesmas dan pegawai PTT Puskesmas, yang prosesnya ditangani lansung Panwascam,” tutur Asman yang juga koordinator divisi (Kordiv) Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa itu.
Sebagian besar, lanjut Asman, terlibat dalam kunjungan kerja Bupati Bahrain Kasuba Diantara yang diduga melakukan kampanye terselubung.
“Bahkan ada yang sudah dua kali melanggar yang sama pada saat kunker ke Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat dan Kecamatan Busua Kecamatan Kayoa Barat,” tuturnya.
Sesuai hasil rekomendasi, oknum ASN tersebut dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran asas penyelenggara kebijakan manajemen ASN UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 2 huruf (f) dan pasal 6 huruf (h) serta pasal 11 huruf (c).
“Juga menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,” tambahnya.
Bawaslu Halsel sendiri berharap rekomendasi tersebut secepatnya ditindaklanjuti ke KASN. “Biar ada sanksi tegas sebagai bentuk keseriusan,” pungkasnya. (red)

BACA JUGA  Hatari Kembali Tarung di Pilgub Malut

Berita Terkait

Syarat Raih Rekomendasi NasDem, Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Harus Pahami Ini
Dapat Ancaman Pengurus Morotai, PKS Malut : Kembalikan ke Mekanisme Partai
Kantongi ST PDIP di Pilgub Maluku Utara, Capten Ali Gerilya ke Sejumlah Parpol
Pilkada Morotai, PKS Kirim Pesan Ancaman
Gerindra Halmahera Tengah Minta Ikram Sangaji Segera Mundur dari Pj Bupati
Pilbup Halteng, NasDem Berlabuh di Rahim-Yadin
Ikut Fit and Proper Test PKB, Ishak Naser Optimis Lakukan Perubahan di Kota Ternate
Sejumlah Parpol Gurem Beri Sinyal Dukung Petahana di Pilkada Sula Maluku Utara 
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 23:34 WIT

Anak Eks Gubernur Malut Pinjam Duit ke Bos Tambang, Bangun Losmen Tapi Keburu Disegel KPK

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:18 WIT

Akademisi : Pemprov Malut Harus Reaksi Cepat Soal Plt Sekda

Rabu, 12 Juni 2024 - 22:09 WIT

Rusak Ekologi, Formalintang Jakarta Tolak Kehadiran Tambang di Pulau Fau Maluku Utara

Rabu, 12 Juni 2024 - 21:25 WIT

Syarat Raih Rekomendasi NasDem, Bakal Calon Gubernur Maluku Utara Harus Pahami Ini

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:32 WIT

Elegi Honorer K2 di Kota Ternate, Puluhan Tahun Mengabdi Tapi Belum Diangkat jadi Pegawai

Rabu, 12 Juni 2024 - 17:52 WIT

Sidang Kasus Mantan Gubernur Malut : Ajudan Terima Rp 4 M, Kadis P3A Setor Rp 500 Juta

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:54 WIT

Pekerjaan Lanjutan Pelabuhan Hiri Ternate Tunggu Ini

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:46 WIT

Siapkan Ini, Pemkot Ternate Bakal Tindak Pedagang yang Jual Hewan Kurban di Pinggir Jalan

Berita Terbaru

Akademisi Unkhair Ternate, Muamil Sunan

Headline

Akademisi : Pemprov Malut Harus Reaksi Cepat Soal Plt Sekda

Rabu, 12 Jun 2024 - 22:18 WIT

error: Konten diproteksi !!